Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Mahalnya biaya sertifikasi produk perikanan akan mendorong penurunan peluang ekspor perikanan Indonesia. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, mahalnya proses sertifikasi ini akan menurunkan akses pasar untuk usaha kecil. "Pemerintah masih lemah dalam pelayanan." kata Winarno kepada Tempo kemarin. Menurut dia, proses pengurusan sertifikasi produk perikanan masih sulit. Bahkan pemerintah sendiri belum meberikan jaminan penuh untuk fasilitas ekspor tersebut. Winarno mencontohkan, pemerintahan Thailand menyediakan kargo khusus dalam pengiriman baik produk perikanan maupun pertanian. "Pemerintah kita belum menyediakan hal itu," katanya. Biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha menengah antara lain pre assessmentsekitar US$ 10 ribu dan full assessment US$ 20 ribu-100 ribu US$ selama lima tahun. Sekitar 80 persen dari total pelaku usaha perikanan adalah produsen perikanan skala kecil dan kesulitan membiayai sertifikasi secara swadaya. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia, Bambang Suboko mengatakan, proses otonomisasi daerah menyebabkan laboratorium pengecekan mutu hasil perikanan yang diperbantukan pemerintah pusat menjadi sumber pendapatan daerah. "Seharusnya tidak bisa begitu karena ini adalah lembaga yang digunakan untuk mensertifikasi," katanya. Pemerintah, tambah Bambang, bisa membagi biaya operasional untuk proses sertifikasi tersebut dengan para pelaku industri. Disaat kondisi usaha yang memburuk saat ini, peran subsidi pemerintah untuk sertifikasi tersebut sangat diperlukan. Direktur Pemasaran Luar Negeri Departemen Kelautan dan Perikanan Saut P. Hutagulung mengakui, mahalnya proses sertifikasi yang menyebabkan penurunan ekspor ikan Indonesia. Namun, sertifikasi produk perikanan harus dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. "Pemerintah akan menerapkan sistem sertifikasi yang pas dengan kondisi Indonesia," katanya kepada Tempo. Menurut dia, pemerintah berencana mengembangkan sertifikasi hemat biaya. Caranya dengan membiaya bersama dengan asosiasi pengusaha dan bantuan lembagan internasional. ISMI WAHID
Iklan
