Produksi Kaltim Prima Coal Tidak Terganggu

Grafis Terkait

Sofyan Condong Bumi Dibeli Lokal

Topik

• #batu bara

TEMPO Interaktif, Jakarta:Penutupan jalur tambang milik PT Perkasa Inaka Kerta (PIK), anak usaha PT Bayan Resources Tbk, dan PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha PT Bumi Resources Tbk, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tidak mengganggu proses produksi batu bara kedua perusahaan tersebut.

"Penutupan itu tidak berpengaruh pada proses produksi kami" kata Direktur Utama Bayan Resources, Eddie Chin Wai Fong, hari ini, seusai acara pencatatan perdana saham Bayan Resources, di Bursa Efek Indonesia.

Eddie mengakui dengan diblokirnya jalur ini, distribusi batu bara dari lokasi tambang PIK ke pelabuhan terganggu, namun untuk memenuhi kebutuhan, saat ini PIK menggunakan stok dari lokasi tambang yang lain.

Eddie mengatakan saat ini Bayan bersama tim departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan negosiasi dengan pemerintah kabupaten Kutai Timur, terkait pemblokiran jalur ke tambang PIK.

"Kami bersama ESDM sedang melakukan negosiasi dengan pemerintah Kutai Timur. Tim ESDM sudah tiba disana untuk membahas masalah ini"kata Eddie.

Sejak Jumat (8/8), pemkab Kutai Timur bersama tim kepolisian menutup jalur hauling penghubung antara lokasi tambang PIK, anak usaha Bayan menuju pelabuhan.

Selain Bayan, PT Kaltim Prima Coal (KPC) anak usaha PT Bumi resources Tbk (BUMI) juga mengalami hal yang sama di Pit Pelikan dan Melawan.

Investor Relation BUMI, Dileep Sivastava dalam siaran persnya hari ini menyatakan meski terjadi pemblokiran di dua pit yang masuk ke dalam area pertambangan Sanggata. Pit lainnya masih dapat beroperasi dengan nornal.

"Overland conveyor yang mengangkut sebagian besar batubara di Sangatta beroperasi dengan normal," kata Dileep.

Di areal Bengalon, tambah dia, produksi berjalan normal, meski pengangkutan ke pelabuhan Lubuk Tutung masih terganggu sejak Sabtu malam (9/8). "Itu situasi terakhir yang saya tahu" kata Dileep.

Sama seperti Bayan, saat ini KPC masih terus berkonsultasi dengan Departemen Kehutanan, Departemen ESDM, dan Optik Vital Nasional (Obvitnas) untuk penyelesaian lebih cepat.

Ari Astri Yunita