Panitia Pengawas Periksa Anggota KPU Kota Malang


TEMPO Interaktif, Malang:Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang akan memeriksa empat anggota dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum setempat. Pemeriksaan terkait perubahan hasil penghitungan suara pemilihan wali kota Malang. “Insya Allah, jam 17.00 hari ini kami akan meminta keterangan mereka,” kata Ketua Panwas Kota Malang, Nuruddin Hady, kepada Tempo, Selasa (12/8).

Untuk tahap pertama, kata Nuruddin, pihaknya akan memeriksa Mochammad Fatich, Mutmainnah M, dan Wahyu Ida Herawati. Berikutnya, Suwarno dan sekretaris KPU, M. Yusuf, akan diperiksa Rabu (13/8). Sedangkan Ketua KPU Hendry ST akan diminta keterangan pada Kamis (14/8).

Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan Koko Widyatmoko, kuasa hukum pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Malang, Hasanuddin Latief dan Arief Darmawan (Hati), ke panitia pengawas.

Sebelumnya, kuasa hukum Hati menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Malang pada 7 Agustus lalu. KPU dituduh melanggar pasal 118 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara dan atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

Pelapor mengaku mempunyai bukti dua berkas rekapitulasi yang dibuat KPU Kota Malang pada 29 Juli 2008. Namun, pada 31 Juli KPU menetapkan hasil penghitungan suara. Dari sini muncul kecurigaan bahwa KPU telah menggelembungkan suara bagi salah satu pasangan dan menggembosi suara pasangan lain lewat penetapan 30.573 suara tak sah. Alhasil, kuasa hukum Hati menuntut pelaksanaan pemilihan wali kota Malang 23 Juli diulang lagi.

"Kami hanya meminta klarifikasi. Jika memang laporan kuasa hukum Hati benar, itu bukan kewenangan kami, tapi sudah menjadi kewenangan polisi," kata Hady.

Secara terpisah, Ketua KPU Kota Malang Hendry ST menyatakan bersedia memenuhi undangan Panwas. Pemanggilan terhadap dirinya dan empat anggota plus sekretaris KPU merupakan pemanggilan atas nama pribadi dan bukan pemanggilan atas nama KPU secara kelembagaan.

"Kalau berbicara kewenangan, masalah jadi tambah rumit," kata Hendry di kantornya.

Hendry menegaskan pula bahwa seandainya laporan yang diterima Panwas benar, itu tidak akan mengubah hasil final penghitungan suara. KPU berpegang pada Pasal 94 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Lagi pula, ujar Hendry, kuasa hukum Hati tidak dapat membuktikan di dan ke mana selisih maupun kelebihan suara yang hilang. “Mereka tidak dapat menunjukkan ke mana larinya suara itu,” kata dia.

Seperti diketahui, pasangan incumbent Peni Suparto-Bambang Priyo memenangi pemilihan wali kota Malang periode 2008-2013 dengan perolehan 161.545 suara.

Posisi kedua hingga kelima masing-masing ditempati pasangan Ahmad Subchan dan Noor Chozin Askandar (74.980 suara), Hasanuddin Latief dan Arief Darmawan (68.639 suara), Aries Pudjangkoro dan Mohan Katelu (32.309 suara), Fathol Arifin dan Subur Triono (27.100 suara). Abdi Purmono

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X