70 Persen Kepala Sekolah Tak Kompeten


Koran Tempo, Jakarta:

<P><B>Jakarta</B> -- Departemen Pendidikan Nasional memperkirakan 70 persen dari 250 ribu kepala sekolah di Indonesia tidak kompeten. Berdasarkan ketentuan Departemen, setiap kepala sekolah harus memenuhi lima aspek kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Namun, hampir semua kepala sekolah lemah di bidang kompetensi manajerial dan supervisi. "Padahal dua kompetensi itu merupakan kekuatan kepala sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik," kata Direktur Tenaga Kependidikan Surya Dharma kepada wartawan di Jakarta kemarin.
<P>Kesimpulan ini merupakan temuan Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional setelah melakukan uji kompetensi.
<P>Direktorat Peningkatan Mutu melakukan uji kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah. Lebih dari 400 kepala sekolah dari lima provinsi mengikuti tes tersebut. Untuk memastikan temuan itu, uji kompetensi kembali dilakukan pekan lalu terhadap 50 kepala sekolah sebuah yayasan pendidikan. "Hasilnya sama saja," kata Surya.
<P>Banyaknya kepala sekolah yang kurang memenuhi standar kompetensi ini tak terlepas dari proses rekrutmen dan pengangkatan kepala sekolah yang berlaku saat ini. Di sejumlah negara, kata Surya, untuk menjadi kepala sekolah, seseorang harus menjalani <I>training<I> dengan minimal waktu yang ditentukan. Ia mencontohkan Malaysia, yang menetapkan 300 jam pelatihan untuk menjadi kepala sekolah, Singapura dengan standar 16 bulan pelatihan, dan Amerika, yang menetapkan lembaga pelatihan untuk mengeluarkan surat izin atau surat keterangan kompetensi.
<P>Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pengangkatan kepala sekolah menjadi kewenangan penuh bupati atau wali kota. "Kewenangan tersebut menjadikan bupati atau wali kota seenaknya saja menentukan kepala sekolah," ujarnya. Selain itu, proses pengangkatannya jarang disertai pelatihan. Ia berharap kepala daerah kembali menggunakan standar kompetensi dalam memilih dan mengangkat kepala sekolah.
<P>Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Yanti Sriyulianti menyatakan perekrutan kepala sekolah memang tidak profesional. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya sekolah yang tidak berkualitas. Ia memberi contoh perekrutan kepala sekolah di Subang, Jawa Barat, yang cenderung tertutup. "Proses yang tertutup seperti itu bisa saja terjadi di tempat lain dan dapat diindikasikan sebagai salah satu bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Yanti kemarin. Menurut dia, perlu perubahan manajemen dan regulasi yang lebih transparan dan akuntabel untuk memperbaikinya. <B>Reh Atemalem Susanti</B>

Komentar (6)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Mbok Ngaca ya....yg bikin sembarang konsep tentang hal2 yg terkait dgn Pendidikan itu Siapa..?! memang mudah menilai & bicara. Sdh sjk Jaman MAJA PAHIT kali ya kalo yg namanya Guru selalu jd Kambing Hitam Ketidak Beresan...!!!
0
0
klo mau sukses ayolah kita sukses bersama jangan biarkan sendirian,semuax dimulai dari kebiasaan,klo dari tatanan atas sudah malas bagaiman selanjutx??????????kebawah pasti tambah ancur dah semuax.sukseskan anak didik kita,jangan biarkan indonesia menangis karna baxk anak yang putus sekolah karna biaya yang terlalu mahal untuk warga yang kurang mampu,dri pada uang melayang kemana2 mending buat bantu anak2 yang kurang mampu,y g???????????????/
0
0
Aneh memang pendidikan kita,,,, Kalo top leader-nya aja gk punya kompetensi yang cukup, gimana guru-gurunya bisa maju? Bagaimana siswa-siswanya bisa berkembang? Bagaimana mutu pendidikan bisa terangkat? Bagaimana dan bagaimana yang lainpun akan terus bermunculan.... Ini terjadi karena \"IP-nya\" bagus. Bukan Indeks Prestasi, tapi Ilmu Pendekatan-nya yang bagus. hahahaha...... Capek Deh ????
0
0
Kepala Sekolah yang tidak kompeten karena para calonnya juga begitu. Kompetensi Kepala Sekolah dimulai dari guru. Kompetensi guru begitu kepala sekolah pun otomatis seperti itu. Guru kurang kompeten wajar, kesejahteraannya juga masih rendah. Kalau kepala sekolah(guru) harus berprestasi baik kasih kesejahteraan yang baik, naik yang mendaftar untuk menjadi guru adalah orang-orang yang berprestasi. Semua orang tahu banyak (tidak semua) yang menjadi guru karena terpaksa. Untuk beberapa tahun ke depan mungkin masih begini. Tapi setelah kesejahteraan guru ditingkatkan, profesi guru akan menjadi rebutan orang-orang berprestasi.
0
0
Mengapa ya....? di Tapanuli Tengah itu Keberadaaan Sekolah Swasta selalu di terbelakangkan? Padahal sekolah swasta itu tidak kalah saing dengan sekolah negeri.
Selanjutnya
; $foto_slide_judul = ; $foto_slide_judul =
Wajib Baca!
X