Pemerintah Ikuti Mahkamah Konstitusi

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada APBN 2009. "Kita akan buat desain APBN sesuai dengen putusan Mahkamah Konstitusi," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu ditemui di Kantor Menko Perekonomian, hari ini.

Menurutnya dengan kenaikan tersebut diharapkan pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan menaikan investasi di bidang pembangunan pendidikan secara signifikan.

Anggito menyatakan persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat dengan Presiden semalam dan akan dituangkan di nota keuangan 2009. "Makanya tadi malam kita tidak bisa tidur, nanti nota keuangan yang kita punya akan merefleksikan keputusan MK," katanya.

Anggito menyatakan pemerintah selama ini juga telah menaikan anggaran pendikan secara gradual. "Secara nominal kan naik terus," katanya.Pemerintah juga selalu memprioritaskan pendidikan setiap ada tambahan kemampuan negara untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

Namun, karena tekanan terhadap APBN akibat kenaikan subsidi yang juga besar maka pemerintah belum dapat memenuhi anggaran pendidikan 20 persen. "Jadi, kita juga ingin sampaikan bahwa belanja negara itu banyak yang meningkat diluar kendali pemerintah," katanya.

Menurutnya, dengan kenaikan tersebut memang akan ada beberapa pos anggaran yang dikorbankan. "Pesan-pesannya adalah penghematan belanja dan ada kelonggaran defisit," katanya.

Sebelumnya MK mengabulkan tuntutan PGRI agar pemerintah melaksanakan amanat konstitusi dengan menalokasikan belanja negara sebesar 20 persen untuk pendidikan.

Gunanto E S