Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pejabat Kota Batu Terlibat Korupsi Kas Daerah

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Surabaya: Kejaksaan Negeri Kota Batu menyatakan sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana Kas Daerah (Kasda) Kota Batu sebesar Rp 12 miliar. Keterlibatan sejumlah pejabat ini ditemukan setelah kejaksaan bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kejari Kota Batu, Warih Sadono mengatakan, tim penyidik menemukan banyak fakta baru setelah mendalami kasus korupsi ini. Fakta tersebut, antara lain, adanya keterlibatan sejumlah pejabat dalam korupsi dana Kasda. "Pelakunya lebih dari satu orang. Korupsi ini dilakukan berjamaah," katanya, Senin (18/8). Karena menemukan fakta baru itulah, penetapan tersangka yang sedianya dilakukan pekan lalu molor. Kejaksaan merencanakan akan mengumumkan tersangka pada pekan ini. Menurut Warih, kejaksaan saat ini sedang meneliti bukti penguat keterlibatan sejumlah pejabat. "Penetapan nama tersangka segera," ujarnya. Kejaksaan Kota Batu sebelumnya sudah mendapatkan bukti keterlibatan seorang mantan pejabat Pemkot Batu dalam korupsi anggaran Kas Daerah Pemkot Batu tahun 2007. Mantan pejabat tersebut adalah mantan Kepala Kasda yang berinisial AL. Dalam gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ditemukan kerugian negara dalam korupsi Kasda sebesar Rp 12 miliar. Nilai ini sama dengan catatan keuangan Pemkot yang dilaporkan oleh Walikota Batu, Eddy Rumpoko dalam Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Kota Batu 2007. BPK dalam auditnya juga mencatat nilai yang sama. Ada tiga modus yang dilakukan dalam korupsi ini. Pertama adalah memotong pencairan anggaran bagian keuangan. Kedua adalah mencairkan anggaran melebihi permintaan yang diajukan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti anggaran Dinas Pendidikan, Dinas Permukiman, dan Pos Kesejahteraan Rakyat. Ketiga mencairkan anggaran tanpa ada permintaan dari pihak lain. Semua modus ini dijalankan tanpa ada dokumen pertanggungjawaban yang jelas. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan selama sebulan sejak pertengahn Mei lalu, Kejaksaan sudah memanggil 20 orang pegawai Pemkot Batu untuk dimintai keterangan. Untuk penyidikan lanjutan, Kejaksaan kemungkinan akan memanggil lagi ke 20 orang tersebut sebagai saksi. BIBIN BINTARIADI
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bekas Ketua Partai NasDem Terjerat Kasus Korupsi

12 Juni 2015

Partai Nasional Demokrat. Partainasdem.org
Bekas Ketua Partai NasDem Terjerat Kasus Korupsi

Saat menjabat kepala desa, Suyanto menggunakan uang APBDes--yang merupakan bantuan dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta--di luar peruntukannya.


KPK Geledah Kantor PDAM Makassar

1 Desember 2014

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor PDAM Makassar

Sejak pekan lalu penyidik KPK berada di Makassar untuk mendalami kasus dugaan korupsi PDAM.


Mahasiswa Desak Sekda Toraja Utara Ditahan  

24 November 2014

Mahasiswa Desak Sekda Toraja Utara Ditahan  

"Kejaksaan harus menuntaskan kasus ini," tutur Ketua Format Donny Reiluden.


Ada Bus Antikorupsi di Taman Pintar Yogyakarta  

6 November 2014

Advokat Bambang Widjajanto dan Luhut Parulian Pangaribuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (14/9). Mereka menyatakan pembelaan terhadap KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dipermasalahkan oleh Kepolisian RI. TEMPO/Dinul Mubarok
Ada Bus Antikorupsi di Taman Pintar Yogyakarta  

Taman Pintar di Yogyakarta merupakan wahana bermain yang bersifat edukatif bagi anak-anak. Fasilitas ini dikunjungi ribuan anak-anak pada akhir pekan.


Kejati DIY Siap Telusuri 181 Transaksi Keuangan

5 Oktober 2014

Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. TEMPO/Imam Sukamto
Kejati DIY Siap Telusuri 181 Transaksi Keuangan

Perlu segera ditelusuri profil pejabat dan kerabat atau keluarganya yang selama ini menguasai dinas-dinas basah.


Kasus Korupsi Eks Bupati Rina Diduga Dihentikan  

7 Mei 2014

Petugas memasang papan keterangan penyitaan di depan pagar rumah pribadi mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani di Jalan Angsana Nomor 1-2, Perumahan Jaten Permai Indah, Jaten, Karanganyar (9/1).  Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyita 71 item harta milik Rina Iriani, di antaranya 33 perhiasan emas dan berlian, 8 sertifikat tanah, dan dua mobil. TEMPO/Ukky Primartantyo
Kasus Korupsi Eks Bupati Rina Diduga Dihentikan  

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah disinyalir menghentikan kasus korupsi dana perumahan dengan tersangka bekas Bupati Karanganyar Rina Iriani.


Negara Asia-Pasifik Bahas Pelarian Uang Hasil Korupsi  

4 Mei 2014

Sejumlah aktivis pemberantasan Korupsi mengangkat poster yang berisi dukungan kepada KPK, di Jakarta (4/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Negara Asia-Pasifik Bahas Pelarian Uang Hasil Korupsi  

Dalam pertemuan ini akan dibahas upaya menjalin kerja sama dan komitmen bersama dalam soal pemulihan aset negara.


Tersangka Bokongsemar Punya Hubungan Khusus

18 April 2014

Penumpang kereta api berdesakan keluar Stasiun Kota Tegal, Jateng, Sabtu (10/7). Pemandangan serupa banyak dijumpai di berbagai daerah karena usainya liburan. ANTARA/Oky Lukmansyah
Tersangka Bokongsemar Punya Hubungan Khusus

Kedua tersangka pernah dan masih bekerja di perusahaan otobus Dewi Sri.


Cegah Korupsi, BPK Diizinkan Akses Data Bank  

18 April 2014

Ganjar Pranowo mengaku tak mengerti kenapa rambutnya bisa memutih dengan rata. Beberapa kolega menyindirnya karena kebanyakan memikirkan negara. Ketika putranya, Alam, masih kecil, ia bertugas mencabuti uban Ganjar. Kini yang dicabut justru rambut hitamnya. TEMPO/Aditia Noviansyah
Cegah Korupsi, BPK Diizinkan Akses Data Bank  

BPK akan memonitor seluruh transaksi dan persediaan kas pemerintah daerah di Jawa Tengah.


Kejati Jawa Tengah Tahan Mantan Pejabat Perumnas  

29 Januari 2014

Perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri di Kampung Sokerep,  Karanganyar yang terbengkalai dan mengalami kerusakan di bangunan dan jalanannya. TEMPO/Ukky Primartantyo
Kejati Jawa Tengah Tahan Mantan Pejabat Perumnas  

Menurut jaksa, Sunardi menerima uang Rp 600 juta dari bekas Bupati Karanganyar Rina Iriani.