DPD: Masyarakat Jenuh dengan Pilkada

Grafis Terkait

Harapan untuk Kaji

Topik

• #Pemilihan Kepala Daerah

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemilihan kepala daerah. Banyaknya pemilihan membuat masyarakat jenuh.

"Mulai ada tanda-tanda kejenuhan dan ketidakacuhan di kalangan masyarakat," katanya dalam pidato di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Gedung DPR, Jumat (22/08).

Saat ini, kata Ginandjar, Indonesia memiliki 33 provinsi, 389 kabupaten dan 96 kota. Setiap lima tahun sekali dilakukan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Terlalu seringnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah, selain menjenuhkan, juga membebani anggaran negara.

"Kala manfaatnya sebanding, itu dapat dipahami sebagai ongkos demokrasi. Namun apabila tidak, sifatnya adalah penghamburan keuangan negara," katanya.

Saat Ginandjar membacakan naskah pidato di ruang paripurna, para undangan di Gedung Nusantara III DPR sibuk sendiri. Sebagian bergerombol di counter minuman, sebagian lain barjalan hilir-mudik. Sementara para undangan yang duduk di posisinya mengobrol dengan undangan lain yang duduk disampingnya.

Dwi Riyanto Agustiar