Infografis
Jusuf Kalla Belum Jawab Lamaran Demokrat
TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Jusuf Kalla belum mau menjawab permintaan Partai Demokrat untuk kembali diduetkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono pada pemililah presiden 2009. Kalla juga belum menjawab kemungkinan duet dengan Megawati dalam konteks koalisi dengan PDIP seperti yang ditawarkan Taufik Kiemas beberapa waktu lalu.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Priyo Budi Santoso, di Yogyakarta, Kamis mengatakan, partainya saat ini memiliki empat opsi politik berkait dengan pemilihan presiden mendatang. Pertama, meneruskan duet SBY-JK. Kedua, membentuk koalisi dengan PDIP. Ketiga, membentuk koalisi dengan partai berbasis Islam. Keempat, akan mengusung jago sendiri jika Partai Golkar menang secara signifikan pada pemilu legislatif.
“Sebagai partai pemenang pemilu kursi presiden harus dari kader partai. Kalau tidak ada yang bersedia dijagokan sebagai presiden, kita akan mencari siapa yang mau,” kata Priyo di sela seminar Reformasi Tata Pemerintahan yang diselenggarakan UGM Yogyakarta.
Tapi ia mengatakan, Golkar tetap berkomitmen menjaga harmoni duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan mengawal pemerintahan sampai habis masa jabatan. Koalisi Partai Golkar dengan PDIP seperti yang ditawarkan Taufik Kiemas, bukan berarti Partai Beringin itu telah berkhianat kepada Partai Demokrat, yang mengusung Yudhoyono.
Duet SBY-JK, lanjut Priyo, tetap merupakan salah satu opsi Partai Golkar yang belum dihapus. Semuanya tergantung dari hasil pemilu legislatif tahun depan.
Partai Golkar saat ini mengantongi tujuh nama yang pantas diajukan sebagai jago untuk kursi presiden. Mereka adalah Jusuf Kalla, Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Syamsul Muarif dan Priyo Budi Santoso.
Menurut Priyo, kemunculan namanya dalam bursa calon presiden dari Partai Golkar ini sekaligus menepis tudingan selama ini bahwa partai berlambang beringin itu tak berani menjagokan tokoh muda. “Kami berani, tapi berbeda dengan PDIP yang pagi-pagi sudah kluruk,” katanya.
Menjawab pertanyaan tentang koalisi dengan PDIP, Priyo menyatakan bahwa Golkar merasa tersanjung dengan tawaran yang disampaikan Taufik Kiemas. “Tapi, menurut hemat kami, kerjasama itu bisa saja dirintis sejak dini, namun baru bisa dikonkritkan setelah pemilu legislatif. Sebab, sebelum pemilu legislatif kami masih harus bersaing memperebutkan kursi di parlemen,” jelasnya.
Menurut Priyo, koalisi antara Partai Golkar dan PDIP ini sekaligus menjadi bukti bahwa dua partai besar itu bisa bekerja sama. “Sebab, selama ini terkesan bahwa Golkar dan PDIP selalu berbenturan,” katanya.
Ditemui terpisah pada kesempatan yang sama, pengamat politik UGM, Ichlasul Amal, menilai bahwa koalisi antara dua partai politik di Indonesia adalah sesuatu yang mustahil dan hanya sebagai dagelan politik semata. “Koalisi antarpartai itu hanya bisa terjadi pada sistem parlementer. Kalau sistem presidensial seperti yang kita anut, ngapain ada koalisi. Itu nonsense,” katanya.
Amal menegaskan, terpilihnya seseorang menjadi presiden tak ada kaitan langsung dengan partai karena yang dipilih adalah orang, bukan partai. Ia kemudian memberi contoh sejumlah pemilihan kepala daerah di mana jago yang didukung partai besar justru kalah.
“Pemilihan Gubernur di Jawa Timur, misalnya. Orang sekaliber Sucipto ternyata kalah juga meski didukung oleh partai besar (PDIP). Ini bukti bahwa pemilihan langsung tidak berkait dengan partai,” jelasnya.
Demikian juga pada pemilihan presiden. Sebuah partai yang menang pada pemilu legislatif, belum tentu menang juga pada pemilihan presiden. Itu sebabnya Partai Golkar sejak dini telah menyatakan akan mempertahankan duet SBY-JK. “Karena Golkar sendiri tahu betul tak punya calon presiden. Jika menang pemilu, mestinya Jusuf Kalla yang dijagokan. Tapi Jusuf Kalla tahu juga kalau dia maju pasti kalah,” papar Ichlasul Amal.
(HERU CN)
