PDIP Tolak Revisi UU Pemilu Legislatif

Grafis Terkait

Calon Calon Dalam Sorotan

Topik

• #calon legislatif

TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak upaya merevisi Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif. Upaya tersebut dinilai dapat menggagalkan pemilihan umum.

Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo mengatakan upaya untuk merevisi undang-undang pemilu legislatif merupakan tindakan yang tidak etis. “Masing-masing punya mekanisme sendiri, silahkan, tapi jangan merusak mekanisme undang-undang yang telah ada,” katanya di Gedung DPR RI, Jumat (29/8). 

Pernyataan ini merupakan respon terhadap upaya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang hendak merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif. Ketiga partai ini mengusulkan agar penetapan calon terpilih didasarkan pada suara terbanyak, bukan nomor urut. Padahal, sesuai pasal 214 UU Nomor 10 tahun 2008 yang mengatur tentang penentuan calon legislator terpilih, calon yang mendapat suara kurang dari 30 persen bilangan pembagi pemilih (BPP), penetapannya berdasarkan nomor urut. 

PDI Perjuangan, kata Tjahjo, menilai usul revisi tersebut seharusnya tak muncul karena pasal yang ingin direvisi belum digunakan. Kalau ingin direvisi terbatas, kata Tjahjo, “Lebih baik lima tahun yang akan datang”. 

Sebelumnya PDI Perjuangan diberitakan turut mendukung usul revisi terbatas undang-undang pemilu legislatif. Namun anggota Fraksi PDI Perjuangan yang sebelumnya turut memberi dukungan telah mencabut dukungannya. “Dia tidak tahu,” kata Tjahjo. 

Dwi Riyanto Agustiar