DPRD DKI Dikritik

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dikritik Transparency International Indonesia (TII) karena dinilai bertanggungjawab terhadap molornya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

"Pelayanan masyarakat terhambat karena APBDP molor," ujar Sekretaris Jenderal TII, Rizal Malik dalam siaran pers yang diterima Tempo Jumat (29/8).

Pembangunan Jakarta, kata Rizal, sangat tergantung pada APBDP. "Bagaimana mau dibangun jika anggaran belum disahkan," katanya.

Menurut Rizal pembahasan yang molor hingga delapan bulan mengundang kecurigaan masyarakat. TII menduga ada tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan hak anggaran dewan ini.

Menyikapi ini, TII meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun menyelidikinya.

Akbar Tri Kurniawan