WHO Masih Terapkan Sistem Menindas Negara Miskin
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari kembali mengkritik sistem transfer virus yang ada di Organisasi Kesehatan Dunia, World Healt Organization (WHO). Menurut Fadilah, WHO menerapkan sistem yang menindas negara miskin dan berkembang.
"Sistem yang mereka terapkan secara tidak langsung merampas sumber daya negara miskin dan berkembang," kata Siti Fadila saat bedah buku karanganya "It’s Time for the World to Change " di Universitas Paramadina Jakarta, kemarin.
Siti Fadilah menjelaskan, WHO mengharuskan negara berkembang pengiriman sampel virus kepada meraka untuk kemudian mereka buat vaksinya. "Tapi vaksin ini tak bisa terbeli oleh negara yang mengirimkan virus karena sangat mahal".
Padahal, kata dia, negara yang paling membutuhkan dan menderita karena virus itu adalah negara pengirim sampel. "Memang ada yang mengatakan saya aneh karena mengangap virus itu sumber daya alam, tapi nyatanya vaksin yang mereka buat itu dikomersialisasikan," ujar Siti Fadilah. Dia menganggap cara itu sebagai bentuk penjajahan baru yang mendasarkan pada globalisasi hegemoni.
Globalisasi yang menjajah, kata dia lagi, mengeksploitasi orang kecil dan berpeluang menggerus kedaulatan negara. Dengan pola pikir sebuah negara karena kemajuan teknologinya merasa wajar bila memaksa negara lain yang kekurangan, itu dikatakan Siti Fadilah sebagai bentuk penindasan .
"Kalau kita punya virus dan menderita karenanya, yang mereka lakukan adalah mencarikan obatnya lalu menjual dengan harga mahal pada kita. Intinya yang sakit akan terus sakit dan kian miskin," papar Siti Fadilah. Padahal bahan baku untuk membuat obat itu berasal dari si sakit yaitu negara miskin dan berkembang. "Sama sekali tak ada transparansi".
Mantan Duta Besar Ri di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Makarim Wibisono mendukung langkah Siti Fadilah. Menurut Makarim, dalam jangka waktu yang lama negara miskin dan berkembang yang tergabung dalam WHO sama sekali tak punya nilai tawar. Mereka hanya menyetorkan virus lalu berharap dibagi vaksin gratis. "Tapi akhirnya membeli juga, memang sistemnya tidak transparan," ujar Makarim di tempat yang sama.
Siti Fadilah dalam sidang umum WHO tahun lalu telah meminta sistem itu diubah. Tujuannya agar negara pengirim sampel virus memiliki ases dan dilindungi haknya atas kepemilikan virus tersebut. "Awalnya tak ada yang mendukung, tapi setelah saya sampaikan bahwa ini untuk melindungi kepentingan seluruh negara berkembang maka dukungan mulai datang," ujar Siti Fadilah sambil tersenyum. "Inggris, Australia dan Jerman mendukung."
Titis Setianingtyas
