Kaum Perempuan Minta Ketegasan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat

Grafis Terkait

Calon Calon Dalam Sorotan

Topik

• #calon legislatif

TEMPO Interaktif, Mataram: Kaukus Peduli Perempuan (KPP) Nusa Tenggara Barat meminta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat agar bersikap tegas memberlakukan kuota 30 persen dan penempatan calon legislator perempuan pada posisi nomor jadi.

"KPUD harus tegas terhadap ketentuan kuota dan penempatannya," kata Sekretaris Dewan Eksekutif Sikap Kaukus Peduli Perempuan Mataram, Elly Mahmudah, Jumat (5/9), di Mataram, kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pusat Nusa Tenggara Barat, Lalu Ahmad Yani.

Kaukus meminta persoalan penempatan perempuan pada nomor urut jadi harus menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebab, menurut anggota Dewan Eksekutif Kaukus Peduli Perempuan, Siti Husnin, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa calon legislator tidak diajukan pada nomor urut satu dan dua.

"Penempatannya belum proporsional. Lebih banyak di nomor tiga," kata Husnin, calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat yang sudah berada di nomor urut satu dari Partai Pelopor.

Banyaknya partai politik peserta pemilu juga membuat Husnin ragu bahwa keberadaan perempuan akan diakomodir perolehan suaranya. Contohnya, kata Husnin, ketika perolehan suara dari seorang laki-laki yang berada nomor urut satu dan seorang perempuan di nomor urut tiga, bisa dipastikan sang perempuan tidak akan ditunjuk sebagai legislator.

Oleh karena itu, apabila penempatan calon legislator perempuan tidak diakomodir, maka Kaukus menyerukan aksi boikot.

Belum diprioritaskannya perempuan sebagai calon legislator diakui oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat, Lalu Ahmad Yani. "Memang sekarang ini banyak partai yang belum menempatkan 30 persen caleg perempuan," katanya.

Untuk itu, Komisi akan berupaya untuk mengakomodir tuntutan kaum perempuan ini dalam rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (6/9) besok.

Supriyanto Khafid