Minyak Tanah Subisidi Dijual Lewat Operasi Pasar

TEMPO Interaktif, Purwakarta:/* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} pre {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Pemerintah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, siap mendistribusikan minyak tanah bersubsidi. Yaitu dengan menggelar operasi pasar secara berkala.

Usulan itu berasal dari PT Pertamina Unit Pemasaran III Bandung dan Dewan Pimpinan

Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gasa Purwakarta, Subang dan Karawang.

Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi mengatakan, siap menggelar operasi pasar. Dia mengaku mengaku sudah memerintah kepala bagian

perekonomian untuk membuat mekanisme pelaksanaannya. 

Kepala Bagian Perekonomian Purwakarta Mulyana Enoch mengatakan dia sedang mendata lokasi yang akan dijadikan operasi pasar minyak tanah bersubsidi tersebut. "Kami masih mengumpulkan data dari

kecamatan," katanya. 

Menurut dia, operasi pasar bisa digelar setiap dua hari sekali. Sementar harga jualnya, sesuai harga eceran tertinggi di Purwakarta yaitu Rp 3.100 per liter. 

Mulyana mengakui, distribusi minyak tanah bersubsidi lewat pangkalan berpotensi menimbulkan kebocoran. Pasalnya stok minyak tanah di hampir setiap pangkalan selalu kosong.

Padahal jatah kiriman dari Pertamnina untuk 78 pangkalan yaitu 66 kilo liter per hari tidak pernah berkurang. "Tapi masyarakat selalu saja tak kebagian jatah," kata Mulyana. 

<B>Nanang Sutisna</B>