Iklan
TEMPO Interaktif, BANDUNG:Penyidikan kasus korupsi di PT Telkom senilai Rp 110 miliar terancam macet. Penyebabnya, polisi dan jaksa kesulitan menjerat tersangka kasus itu dengan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi maupun Tentang Telekomunikasi.Meski begitu, Kepolisian Daerah Jawa Barat tetap berkoordinasi dengan jaksa untuk menjerat para tersangka dengan undang-undang lain. "Kalau nanti tetap tidak bisa juga, ya kita harus adil juga dan itu keuntungan buat dia (tersangka)," kata Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Susno Duadji di kantornya, Jum'at (5/9).Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi dengan kerugian USD 11 juta itusudah ditangani Polda sejak 2005 lalu. Kasus korupsi investasi PT Telkom ini terkait penyertaan saham PT Telkom di PT Napsindo, pengadaan perangkat di PT Napsindo, pembelian jaminan deposito valuta asing PT Telkom atas pinjaman kredit PT Napsindo di Bank Mandiri, serta pembelian saham PT Infonasia Mandiri di PT Napsindo oleh PT Telkom.Untuk kasus ini, polisi sudah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah GS Sigit Pramono, bekas Direktur Utama PT Napsindo, Budi Prasetyo, Direktur PT Napsindo, Mursyid Amal, eks Direktur Keuangan PT Telkom, dan Guntur Siregar, eks Direktur Keuangan PT Telkom. Selain itu, kasus dugaan korupsi dalam kerjasama bisnis jasa telekomunikasi interkoneksi antara PT Telkom Tbk. dengan PT Napsindo, Globalcom, dan Mobisel. Tersangkanya antara lain adalah John Welly, salah satu direktur PT Telkom, GS Sigit Pramono, eks liason officer PT Telkom dan Direktur Utama PT Napsindo.Juga, Endy Prijanto M, Kepala Bisnis voip, Komarudin Sastra Koesoemah, Direktur Opsar PT Telkom, Dodi Sudjani, PT Telkom, Johan Soedibjo, eks Direktur Utama PT Mobisel dan Rully Martinez , eks direktur HRD PTMobisel.Awalnya, polisi menjerat kasus itu dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi. Namun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menilai tersangkadireksi PT Telkom tidak melakukan pelanggaran seperti diatur undang-undang itu. "Kalau direksinya tidak bisa dikenai undang-undang itu, maka yang lain-lainnya juga tidak kena,"kata Susno.Polisi lalu berupaya menjerat para tersangka dengan UU tentang Telekomunikasi. Itu karena para tersangka dari PT Telkom diduga melakukan investasi dan kerjasama bisnis pemasangan interkoneksi tanpa seizin menteri. Tapi apa buat, undang-undang tersebut baru diberlakukan dua tahun setelah kegiatan dilakukan para tersangka."Para tersangka tidak bisa dituntut secara hukum oleh undang-undang yang berlaku belakangan dan tidak berlaku surut,"katanya. Erick P Hardi.
Iklan
