Korban Lapindo Berangkat ke Jakarta

Grafis Terkait

Tiga Tahun Disembur Lumpur

Topik

• #lumpur panas Lapindo

TEMPO Interaktif, Surabaya: Sebanyak sepuluh orang perwakilan korban Lapindo  pagi ini berangkat ke Jakarta. “Kami akan menuju ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadiri rapat terbatas beberapa menteri dengan DPR yang membahas nasib kami,” kata Bambang Kuswanto, koordinator aksi,  sebelum berangkat.

Kesepuluh warga yang berangkat ke Jakarta ini masing-masing merupakan perwakilan dari tiga desa  yakni Desa Siring bagian barat, dua perwakilan Jatirejo Barat, dua Mindi, serta tiga orang adalah para juru bicara diantaranya adalah Bambang yang menjadi juru bicara.

Tiga warga dari Desa Siring berangkat dengan naik Bus, sedangkan sisanya menggunakan sebuah kendaraan carteran milik warga setempat. “Semula kami ingin naik pesawat, tapi dananya terbatas,” kata Bambang.

Untuk mencari dukungan di sepanjang jalan, kendaraan carteran yang ditumpang warga ini ditempeli berbagai spanduk dan poster yang berisi ungkapan penderitaan mereka akibat lumpur Lapindo.

Menurut Bambang, rapat terbatas  yang akan dihadiri para menteri yang tergabung dalam Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Menteri Keuangan, serta DPR ini sebenarnya baru akan dilakukan besok. Tapi karena mereka melalui jalan darat, warga harus mulai berangkat sejak hari ini.

Di gedung dewan besok, warga akan memperjuangkan proses ganti rugi bagi aset mereka yang kini sudah tidak lagi layak huni.  Kondisi tiga desa ini sekarang makin memprihatinkan karena semburan gas liar yang sangat mudah terbakar bertebaran di hampir seluruh rumah warga. Hal ini diperparah dengan terjadinya amblesan tanah yang tiap hari membuat keretakan rumah warga makin lebar.

“Gubernur sudah mutuskan desa kami tidak layak. Jika rapat terbatas nanti tetap tidak menghasilkan keputusan, kami akan nekat nemui Presiden di Cikeas,” kata Bambang.

Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, yang juga masuk dalam Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, pada 5 Mei lalu  telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden. 

Rohman Taufiq