TEMPO Interaktif, Pontianak: TNI menganggap kasus Talangsari bukan pelanggaran HAM berat. "Karena tidak dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh DPR," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Alasannya, TNI menyerahkan status pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Talangsari kepada DPR. "DPR yang tentukan apakah suatu kasus merupakan pelanggaran HAM berat atau bukan," ucap Panglima
Selasa lalu Komisi Nasional HAM menyatakan telah memiliki cukup bukti permulaan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Talang Sari pada 1989. Komisi akan menyerahkan hasil penyelidikan tersebut ke Kejaksaan.
Sementara itu Kejaksaan Agung menyatakan, belum akan menyidik kasusTalang Sari, tersebut. Kejaksaan masih menunggu dibentuknya pengadilan khusus HAM Berat.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
8 hari lalu
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
13 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
14 hari lalu
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
19 hari lalu
International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
21 hari lalu
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
28 hari lalu
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
33 hari lalu
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
35 hari lalu
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi
36 hari lalu
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi
Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ
44 hari lalu
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina memberi sejumlah masukan sebelum Retno Marsudi bicara di ICJ bulan ini.