KPU Diminta Bersama Pemerintah Menelusuri Perusahaan

TEMPO Interaktif, Jakarta: Koordinator Divisi Bidang Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kerja sama dengan departemen-departemen di pemerintahan untuk mengetahui rekam jejak perusahaan yang kredibel dalam pengadaan logistik.

"Kan perusahaan itu juga ikut dalam pengadaan di departemen pemerintah," katanya di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (11/9).

Menurut dia, rekam jejak itu akan terlihat dalam data yang dimiliki departemen itu. "Melalui tracking akan kelihatan mana yang baik dan mana yang jelek reputasinya," katanya.

Kemungkinan perusahaan jelek telah berganti nama, kata dia, tetap akan terlihat. "Meski nama perusahaan berubah, tapi pemiliknya tetap itu-itu saja," katanya.

Selain itu, lanjutnya, untuk mengantisiapi adanya korupsi di tubuh KPU dalam pengadaan nanti harus dipertegas kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksanaan Agung. "Apakah juga masuk dalam pencegahan," katanya.

Abdulah mengatakan peran lembaga pengawal dalam proses tender dan pengadaan penting menjaga keuangan negara. "Akan membantu penegakan transparansi," katanya.

Dia juga meminta KPU menginventarisasi aset logistik di daerah. "Kan ada daerah-daerah yang baru saja melaksanakan pilkada," katanya."Tentu ada beberapa logisltik yang masih bisa digunakan."

Eko Ari Wibowo