Presiden Dinilai Ciptakan 'SBY Gap'  

Grafis Terkait

Ipar Yudhoyono Terseret

Topik

• #Susilo Bambang Yudhoyono

TEMPO Interaktif, Jakarta: Managing Director Econit Hendri Saparini mengungkapkan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus lalu merupakan "SBY Gap". "Apa yang dipublikasikan dengan kenyataan beda," ujarnya dalam diskusi Perekonomian nasional dan faktanya meningkatkan penderita gangguan jiwa di Hotel Bumikarsa Jakarta, Rabu (17/9).

Angka-angka dalam pidato tersebut, menurut Hendri, tak sesuai dengan janji Rencana Pembangunan Jangka Panjang ketika Presiden mulai dilantik. Selama ini meningkatnya anggaran pengentasan kemiskinan tak sebanding dengan naiknya jumlah penduduk miskin. Seharusnya ada fakta pembanding tetap antara jumlah pendidik miskin dengan anggaran pengentasan kemiskinan karena beban ekonomi masih tergantung inflasi.

Hendri mencontohkan pada 2007 angka inflasi umum diklaim 6,6 persen. Padahal dari sektor harga pangan saja inflasi mencapai 11.3 persen. Pada kondisi ini yang terkena dampaknya adalah masyarakat miskin karena 77 persen pendapatannya untuk membeli pangan.

Perhitungan inflasi umum berdasar survei biaya hidup di mana orang miskin dihitung beban untuk membeli berasnya 6 persen. Namun jika dihitung berdasarkan metode Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) beban orang orang miskin untuk membeli beras mencapai 28 persen.

Menurut Hendri, pemilihan kebijakan ekonomi lah yang menyebabkan bias terhadap metodologi survei. Para pemangku kepentingan lebih suka menggunakan pendekatan ekonomi neo-liberalisme dimana peran negara tak terbatas hanya pada pemerintah pusat melainkan jatuh pula pada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Sehingga beban kemiskinan bukan utama tanggungan pemerintah melainkan negara. JIka pendekatannya mementingkan kepentingan rakyat, maka kewajiban pengentasan kemiskinan jatuh pada pemerintah. "Semua sumberdaya strategis harusnya dikuasai pemerintah dan dikelola untuk rakyat," katanya.

Dianing Sari