Kebutuhan Rumah 2025 Capai 30 Juta Unit

TEMPO Interaktif, Nusa Dua:Pemerintah memperkirakan kebutuhan rumah pada 2025 mencapai lebih dari 30 juta unit. Pertumbahan kebutuhan rumah tersebut sejalan dengan laju urbanisasi penduduk yang cepat sekitar 1-1,5 persen per tahunnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengatakan, jumlah penduduk Indonesia pada 2005 mencapai 220 juta jiwa. Jumlah itu akan membengkan menjadi 274 jiwa dalam 20 tahun mendatang. "Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia dapat mencapai 65 persen dari jumlah penduduk Indonesia," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (30/10).   

Saat ini, kata dia, jumlah penduduk Indonesia yang bermukim di kota telah mencapai 112 juta jiwa. Sekitar 23,1 persen dari jumlah itu hidup di kawasan permukiman kumuh. "Hampir 10 persen dari total penduduk Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius dalam pembangunan perkotaan," kata Budi.

Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia membutuhkan hunian sebanyak 30 juta unit di 2025 atau 1,2 juta unit per tahun. Budi mengaku, pemerintah tak mampu memebuhi besarnya <I>backlog</I> (permintaan yang belum dipenuhi) pada saat ini dan mendatang. Saah satu cara adalah dengan mengundang swasta untuk ikut memenuhi kebutuhan perumahan. "Peran ini mencakup pembangunan fisik rumah, lingkungan permukiman, dan pembiayaan melalui sistem perbankan," ujarnya.

Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari menyatakan, pemerintah mengharapan pemerintah daerah menjadi ujung tombak pembangunan perumahan. "Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pembangunan rumah," katanya setelah menandatangani nota kesepahaman dengan 12 pemerintah daerah kemarin.

Yusuf juga mengatakan Indonesia patut bersyukur atas pengalaman buruk dari krisis ekonomi 1997-1998 karena telah meningkatkan kehati-hatian sehingga hingga kini kondisi perekonomian masih optimistis.

"Pembangunan sektor perumahan formal masih berlangsung dan masyarakat masih mempunyai daya untuk memperbaiki dan atau membangun huniannya sendiri secara swadaya," tuturnya.

Menurut catatan pemerintah, sekitar 40 persen dari rumah susun sederhana sewa yang telah terbangun belum dihuni karena tak adanya fasilitas listrik dan air minum dari pemerintah daerah. Budi mengatakan daerah juga mengalami keterbatasan daya listrik sehingga tak bisa mengaliri rumah susun sewa.

Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Zulfi Syarif Koto menjelaskan sebagian besar rumah susun sewa yang belum dihuni dikarenakan belum tersedianya fasilitas furnitur di dalam rumah. "Pemerintah daerah menunggu anggaran daerah, sementara universitas (rumah susun sewa mahasiswa) menunggu anggaran pusat dari Departemen Pendidikan," ujarnya.

RIEKA RAHADIANA