"Selama ini, formasi calon pegawai baik melalui jalur umum mau pun honorer tidak konstitusional dan penuh rekayasa," kata Hari Susilo, Ketua PGTTI Jawa Timur.
Hal ini bisa dilihat dari kuota yang diambil hanya memenuhi 30 persen dari kebutuhan daerah. Sedangkan untuk jalur honorer ternyata banyak yang tidak mempertimbangkan pengabdian atau prestasi, jurusan serta bidang.
Beberapa bidang, yang notabene pegawai honorernya banyak, seperti di Departemen Agama dengan jurusan pendidikan agama ternyata tidak ada dalam formasi 2008. "Bahkan kami juga mendapat laporan jual-beli calon pegawai dengan biaya hingga Rp 75 juta," kata Hari.
Oleh sebab itu massa minta pemerintah segera merombak formasi rekrutment calon pegawai. Dalam unjuk rasanya, massa guru yang berasal dari berbagai daerah di Jatim ini membentangkan berbagai poster dan spanduk. Usai berorasi di Grahadi, massa berencana melanjutkan aksinya ke DPRD Jawa TImur.
Rohman Taufiq