Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penarikan Utang dan Hibah Luar Negeri Dipercepat

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memperbesar penarikan utang dan hibah luar negeri untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Utang dan hibah itu akan digunakan untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan daerah tertinggal yang sedang berjalan.
"Supaya masyarakat tidak kekeringan likuiditas supaya masyarakat bisa membeli sesuatu dan tidak ada pengangguran," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat membuka pelatihan pendamping program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) di kantor Wakil Presiden, Jakarta, hari ini.

Menurut Wakil Presiden, dampak krisis ekonomi global harus disikapi dengan mempercepat penyerapan anggaran. Sehingga, proyek pemerintah bisa berjalan dan  berdampak pada daya beli masyarakat.

Krisis ekonomi di Amerika Serikat mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat setempat. Permintaan impor dari Amerika ke Indonesia pun turun. Selain itu, harga sejumlah komoditas impor seperti minyak sawit, rotan, dan coklat anjlok. "Pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga pendapatan," ujar Wakil Presiden.

Pemerintah, kata Kalla, juga harus meningkatkan produksi ekonomi masyarakat. Saat ini, masyarakat harus memproduksi berbagai kebutuhan yang diimpor saat sebelum krisis. "Baju, kedelai, daging sapi yang biasa diimpor sekarang harus diproduksi dalam negeri sendiri," katanya.

Oleh karenanya, kata Wakil Presiden, sejumlah komitmen utang dan hibah yang sudah ada harus segera ditarik dananya. Padahal, pemerintah bertekad mengurangi utang luar negeri sebelum krisis terjadi. Penarikan utang dan hibah itu dilakukan untuk mencegah tertundanya proyek-proyek pemerintah. Terutama proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat daerah tertinggal. "Penarikan utang dan hibah dipercepat supaya uang beredar di masyarakat,' ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edi, mengatakan lembaga multilateral mendanai sejumlah proyek pembangunan di daerah tertinggal. Bank Dunia memberi pinjaman US$ 104 juta dan MultiDonor Fund menyediakan hibah US$ 22,4 juta.

Utang dari Bank Dunia akan digunakan untuk membiayai proyek di delapan provinsi. Di antaranya adalah Lampung, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan, dana dari MultiDonor Fund untuk membiayai pembangunan daerah yang terkena tsunami yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Nias.

KURNIASIH BUDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Titik Nol Terselatan Nusantara di Kabupaten Rote Ndao Diresmikan, Cocok Jadi Destinasi Wisata

14 Januari 2023

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Hakim Iskandar meresmikan lokasi Titik Nol wilayah terselatan NKRI, di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, Sabtu (14/01/2023). ANTARA/Kornelis Kaha.
Titik Nol Terselatan Nusantara di Kabupaten Rote Ndao Diresmikan, Cocok Jadi Destinasi Wisata

Kawasan titik nol terselatan di Rote Ndao itu memiliki pemandangan alam yang indah.


Krisis Ekonomi Asia 1997 Berpotensi Terulang, Ini Kata McKinsey

26 Agustus 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Krisis Ekonomi Asia 1997 Berpotensi Terulang, Ini Kata McKinsey

McKinsey memperingatkan negara-negara Asia Pasifik agar mewaspadai terulangnya krisis ekonomi yang pernah terjadi pada 1997 silam.


Darmin Sebut Idul Adha Kali Ini Berbeda Karena Gejolak Ekonomi

22 Agustus 2018

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution ditemui usai mengikuti salat Idul Adha di Masjid Al-Hakim, Graha Sucofindo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Agustus 2018. Tempo/Dias Prasongko
Darmin Sebut Idul Adha Kali Ini Berbeda Karena Gejolak Ekonomi

Menko Darmin mengatakan gejolak ekonomi dunia membuat perayaan Idul Adha tahun ini berbeda.


George Soros Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi Global

31 Mei 2018

George Soros.  ANTARA/Widodo S. Jusuf
George Soros Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi Global

George Soros mengingatkan, gejolak di Uni Eropa bisa memicu krisis ekonomi global.


20 Tahun Reformasi: Ekonomi Limbung Diguncang Krisis

14 Mei 2018

Suasana kerusuhan dan penjarahan di pusat perbelanjaan di Jakarta, 13 Mei 1998 lalu. dok.TEMPO/Rully Kesuma
20 Tahun Reformasi: Ekonomi Limbung Diguncang Krisis

Anjloknya kurs rupiah menyeret Indonesia dalam pusaran krisis ekonomi. Bagaimana kini setelah 20 tahun reformasi?


Krisis Ekonomi 10 Tahunan, Ini Kata Menteri Luhut Pandjaitan

8 Januari 2018

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Subekti
Krisis Ekonomi 10 Tahunan, Ini Kata Menteri Luhut Pandjaitan

Menteri Luhut menilai krisis ekonomi siklus sepuluh tahunan, yang pernah menerpa Indonesia pada 1998 dan 2008, tidak akan kembali terjadi.


Indonesia Krisis Ekonomi 2018? Ekonom Bank Dunia Ini Tak Percaya

14 Desember 2017

BI Pastikan Ekonomi Jauh dari Situasi Krisis 1998
Indonesia Krisis Ekonomi 2018? Ekonom Bank Dunia Ini Tak Percaya

Ekonom Bank Dunia, Frederico Gil Sander, menilai ekonomi Indonesia sudah jauh membaik dibanding saat krisis pada 1998 dan 2008.


Krisis 10 Tahunan? Bambang Brodjonegoro: Tak Ada Siklus-siklusan

13 Desember 2017

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
Krisis 10 Tahunan? Bambang Brodjonegoro: Tak Ada Siklus-siklusan

Kekhawatiran akan terjadi krisis ekonomi 2018 karena adanya siklus 10 tahunan dibantah Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.


Faisal Basri: Desember Krisis Ekonomi Kecil, Jangan Ugal-Ugalan

10 November 2017

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjadi narasumber diskusi yang membahas kebijakan  pengelolaan BBM di Jakarta, 27 Desember 2014. Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar APBN-P tidak selalu berubah tiap tahunnya. ANTARA/Andika Wahyu
Faisal Basri: Desember Krisis Ekonomi Kecil, Jangan Ugal-Ugalan

Ekonomi UI Faisal Basri memperkirakan pada Desember 2017 akan terjadi krisis ekonomi kecil."Tidak bisa serba ugal-ugalan," katanya.


Faisal Basri Prediksi Krisis Ekonomi Kecil pada November, jika...

12 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) meninjau jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok usai peresmiannya di Jakarta, 15 April 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Faisal Basri Prediksi Krisis Ekonomi Kecil pada November, jika...

Faisal Basri memprediksi akan terjadi krisis ekonomi kecil jika Presiden Jokowi tidak memotong belanja infrastruktur karena pajak menurun.