Perempuan Papua Tuntut Dialog dengan Pemerintah Pusat

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kelompok kerja (pokja) perempuan Papua menuntut kesediaan pemerintah pusat berdialog untuk menyelesaikan persoalan mendasar di Papua meliputi pelanggaran Hak Asasi Manusia, korupsi, dan pelaksanaan otonomi khusus.

"Jika untuk Aceh pemerintah bersedia berdialog, lalu kenapa dengan rakyat Papua, tidak?" kata Frederika Korayn dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Jayapura, Papua dalam seminar nasional bertajuk Membangun Konstituensi dan Dukungan Nasional bagi Pemenuhan HAM Perempuan di Papua, di Jakarta, kemarin.

Menurut Frederika, sudah 42 tahun lamanya Papua terintegrasi dalam negara Indonesia, namun yang terjadi justru kemunduran kualitas hidup rakyat Papua. Ia mencontohkan 80 persen perempuan Papua masuk kategori miskin absolut, kualitas pendidikan dan kesehatan rendah dibandingkan provinsi lainnya.

Selain itu, Frederika melanjutkan, pertumbuhan populasi penduduk Papua terus menurun dari 1971 sampai sekarang hanya 1,5 persen atau sekitar 1 juta jiwa. Ia membandingkan dengan rakyat Papua Nugini untuk kurun waktu sama, persentase pertumbuhan populasi penduduknya meningkat sudah 10 persen atau 7 juta jiwa.

Ia juga menilai Undang-Undang Otonomi Khusus perlu dievaluasi kembali karena tidak memberi manfaat bagi rakyat Papua. Apalagi peraturan pelaksana dari undang-undang itu tak kunjung ada. "Padahal kami sudah desak dan dorong tapi suara kami tak didengarkan," Frederika menegaskan. " Bagi kami, otsus itu sama saja dengan otonomi kasus-kasus."

Anggota Pokja Perempuan Papua lainnya, Hanna S Hikoyabi mengatakan, mungkin ada cara lebih strategis daripada sekadar Undang-Undang Otonomi Khusus. Ia sendiri mendukung dialog dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik. "Jangan sampai hilang rasa trust, percaya, kami terhadap Indonesia. Untuk itu kami minta dialog," kata Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua itu dalam seminar itu.

Yenny Rosa Damayanti dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta mengatakan, kegagalan menyelesaikan masalah HAM dan politik di Papua tak lepas dari anggapan masyarakat terhadap rakyat Papua. "Karena berbeda warna kulit, rambut, kita merasa mereka "the others", bukan sebagai saudara," ujarnya dalam sesi tanya jawab dalam seminar itu. Lalu ia mengajak setiap warga Indonesia berani membuat terobosan untuk mendefenisikan ulang tentang orang Indonesia. "Apakah cuma Melayu? Apakah cuma (umat) Islam?"

Penyebab lainnya, kata Yenny, masyarakat juga menerapkan standar ganda soal militerisme. Setiap orang menolak militerisme di ranah sipil. Namun, masyarakat tidak serius menuntut militerisme diakhiri di Papua. "Ya, karena pandangan rakyat Papua sebagai the others."
Maria Hasugian