Presiden Identifikasi Bisnis Pejabat Rawan Korupsi

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bisnis keluarga pejabat negara yang berada dalam wilayah APBN dan APBD rawan tindak pidana korupsi. Bisnis pejabat ini satu dari delapan kegiatan rawan korupsi yang diidentifikasi Presiden.

"Siapapun mempunyai hak memiliki usaha, tetapi harus dicegah tindakan penyalahgunaan wewenang," kata Presiden Yudhoyono saat menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia di Silang Monas, Selasa.

Ia mengidentifikasi ada delapan wilayah dan kegiatan yang rawan penyimpangan atau korupsi. Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan negara. "Harus kita pastikan, semua yang harus masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara harus benar-benar masuk," katanya.

Sejak perencanaan sampai penggunaan, Presiden menegaskan, uang anggaran negara maupun daerah tidak boleh disalahgunakan. Kolusi antara penguasa dan pengusaha di bidang dunia usaha juga seringkali merugikan negara.

Ia menambahkan pengadaan barang yang sering digelembungkan juga merugikan negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Ditambah dengan penerimaan pajak dan bea cukai yang sering tidak masuk kas negara. Selain itu, pendaftaran pegawai swasta dan negara serta TNI polri dengan beragam pungutan serta pengurusan ijin yang menyimpang.

"Saya berharap wilayah rawan korupsi ini diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan dan bisa menyelamatkan keuangan negara kita," katanya.
Ninin Damayanti