TEMPO Interaktif, Semarang: Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, melarang calon legislator dari PDI Perjuangan memasang foto wajah calon legislator terlalu banyak dalam alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk.
Pasalnya, dalam kertas suara Pemilu nanti hanya ditulis gambar partai dan nama calon legislator. "Percuma obral foto. Lebih baik sosialisasi nama sebagaimana yang tercantum pada kartu suara," kata Pramono saat memberi pembekalan kepada 500 lebih Caleg DPR RI dan DPRD dari Jawa Tengah di Semarang, Rabu (17/12).
Pramono juga mengingatkan agar dalam penyebaran alat peraga kampanye langsung di daerah basis seperti kecamatan atau desa. "Jangan terlalu banyak memasang alat peraga di jalan protokol," ujar dia.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pramono Anung Bicara soal Hubungannya dengan Pratikno di Dua Periode Jokowi
3 jam lalu
Pramono Anung Bicara soal Hubungannya dengan Pratikno di Dua Periode Jokowi
Pramono Anung mengaku senang bekerja sama dengan Pratikno.
Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu
16 hari lalu
Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu
Bambang Widjojanto berdebat dengan ahli yang dihadirkan KPU mengenai hasil Sirekap.
Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya
17 hari lalu
Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya
Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres
Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK
24 hari lalu
Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK
Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)
MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang
24 hari lalu
MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang
MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok
24 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok
MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pemilu 2024 besok dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini
24 hari lalu
Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini
Tim hukum Prabowo-Gibran bakal mendaftarkan diri ke MK sebagai Pihak Terkait pada Senin malam, 25 Maret 2024.
MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP
25 hari lalu
MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP
Mahkamah Konstitusi menegaskan Hakim Arsul Sani tidak akan terlibat menangani sengketa Pileg yang terkait PPP.
PPP Ajukan Gugatan Hasil Pemilu 2024 ke MK Paling Lambat Besok
28 hari lalu
PPP Ajukan Gugatan Hasil Pemilu 2024 ke MK Paling Lambat Besok
Amir Uskara mengatakan, PPP akan mengajukan gugatan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) paling lambat besok Sabtu 23 Maret 2024
Bawaslu Minta Jajarannya Siapkan LHP Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024
31 hari lalu
Bawaslu Minta Jajarannya Siapkan LHP Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024
Bawaslu meminta jajarannya menyiapkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang bersumber dari temuan dan aduan selama tahapan Pemilu 2024