Topik
Anggota Dewan Desak Perombakan Direksi Pertamina
TEMPO Interaktif, Jakarta :Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menyulut desakan sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar pemerintah merombak direksi PT Pertamina. Meski demikian, kelangkaan yang terjadi belakangan ini dinilai tanggung jawab pemerintah.
Anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Alvin Lie, mengatakan, kelangkaan bahan bakar sudah berulah kali terjadi. Dia menilai kelangkaan bahan bakar yang terjadi saat ini merupakan bukti adanya ketidakberesan dalam sistem distribusi yang dijalankan PT Pertamina.
"Anehnya direksi Pertamina tetap tenang, dan pemerintah tetap senang dengan mereka (direksi yang ada)," kata Alvin ketika dihubungi Tempo, di Jakarta, Senin (5/1).
Dia khawatir masalah kelangkaan tetap akan terjadi pada masa mendatang jika pemerintah tak segera merombak direksi Pertamina. Apalagi, Alvien mengingatkan, Pertamina baru saja ditunjuk sebagai pelaksana bahan bakar minyak bersubsidi tahun anggaran 2009.
"Kalau itu (Pertamina) perusahaan saya, pasti sudah saya ganti pemimpinnya," ujarnya.
Meski demikian, dia menyerahkan keputusan kepada pemerintah. PT Pertamina, sebagai pelaksana distribusi bahan bakar minyak bersubsidi, mengklaim kelangkaan terjadi akibat perubahan sistem pesanan pengiriman.
Wakil Ketua Komisi Energi, Sonny Keraf, menuding pemerintah, PT Pertamina, dan pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai biang terjadinya kelangkaan. Pemerintah, kata dia, tampak tidak menyiapkan langkah-langkah penunjang ketika menetapkan dilakukannya revisi harga setiap bulan menyusul anjloknya harga minyak mentah dunia.
Seharusnya, kata dia, pemerintah sudah menerapkan harga baru kepada pengusaha SPBU sejak dua hari menjelang harga baru efektif ditetapkan. "Kalau tidak, pengusaha mana yang mau rugi," katanya.
Sebelumnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas juga mensinyalir kelangkaan disebabkan kekhawatiran pengusaha menyiapkan pasokan menjelang revisi harga pertengahan bulan ini. Kasus terakhir, kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi pasca pemerintah menurunkan harga premium pada awal November 2008.
Sonny juga menilai PT Pertamina gagal menjalankan sistem distribusi bahan bakar minyak bersubsidi. Dia terang-terangan mengaku tak percaya dengan kepemimpinan Direktur Utama PT Pertamina, Ari H. Soemarno.
Pasalnya, kata dia, ketika Ari menjabat Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina kelangkaan juga berulang kali terjadi. "Daripada marah-marah, lebih baik direktur yang bermasalah diganti," kata Sonny.
Adapun pengusaha SPBU, menurut dia, juga sudah keterlaluan. "Mereka selama ini sudah dagang mengambil untung. Seharusnya mereka tetap menyediakan pasokan kepada masyarakat," ujarnya.
AGOENG WIJAYA