Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman mengatakan dalam pemanggilan itu pihaknya meminta jajaran pemerintah untuk mendukung pembangunan jalan tol. "Kuncinya di Departemen Keuangan," ujar dia usai menemui Ketua BPJT Nurdin Manurung di Jakarta, Selasa (6/1).
Nurdin menambahkan, dukungan BPJT tak akan mampu mempercepat pembangunan jalan tol bila tak disertai dukungan finansial dari Departemen Keuangan. Fatchur mengaku salah satu usulan yang dikemukakan yakni mengeluarkan komponen pembebasan lahan dari investasi jalan tol. "Tanah harus dibebaskan dulu (oleh pemerintah)," katanya.
Selain itu asosiasi mengusulkan pemberian dukungan oleh pemerintah jika kelayakan tol masih belum memadai meski tanah telah dibebaskn oleh pemerintah. Menurut Fatchur, pemerintah bisa memberikan dukungan sinking fund berupa investasi.
"Pilihan terakhir, pemerintah membangun jalan tol lebih dulu kemudian dijual," ucap dia. Fatchur melanjutkan penjualan bisa dilakukan setelah konstruksi jalan tol selesai atau setelah dioperasikan selama dua tahun.
Direktur Utama PT Bakrie Toll Road Harya Hidayat mengaku dalam pemanggilan itu BPJT meminta perkembangan terakhir lima jalan tol yang dikuasainya, yakni Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Batang-Semarang, Ciawi-Sukabumi, dan Pasuruan-Probolinggo. "Biasa, lapor perkembangan soal Kanci-Pejagan dan semua proyek," tutur Harya.
Hal senada juga diakui Direktur Operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Hudaya Arriyanto. Perusahaan jalan tol itu kini tengah membangun ruas Depok-Antasari yang terganjal pada pembengkakan biaya pembebasan lahan dan kenaikan biaya konstruksi.
Dalam paparan publik bulan lalu, Hudaya mengaku harga tanah di ruasnya naik 300 persen, dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2 triliun. Selain itu kenaikan biaya konstruksi juga membengkak dari perhitungan semula Rp 906 miliar menjadi Rp 2,122 triliun.
Hudaya mengatakan Citra Marga telah memasukkan proposal perubahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas Depok-Antasari kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. "Kami minta evaluasi kelayakan proyek," katanya.
Menurut Fatchur, delapan investor tol telah mengajukan permohonan evaluasi kelayakan proyek karena perubahan nilai investasi kepada Menteri Pekerjaan Umum. "Berubah waktu dan harga. Bunga (bank) juga berubah," ucap fatchur.
Dia menuturkan dalam audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto beberapa waktu lalu, pemerintah berjanji akan mempertimbangkan permintaan investor. Fatchur berpendapat perubahan nilai investasi ini bisa dikompensasi dengan kenaikan tarif awal.
RIEKA RAHADIANA
