Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Miskin Demo Kenaikan Tarif Rumah Sakit Denpasar

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Denpasar: Puluhan warga miskin di Kota Denpasar, hari Selasa (3/2), melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Denpasar untuk memprotes kenaikan tarif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya.

Untuk tarif kelas 3 yang biasa digunakan warga miskin, contohnya, biaya menginap per malam berubah dari Rp 11 ribu menjadi Rp 33 ribu. "Kenaikan ini sangat tidak manusiawi karena untuk makan saja kita sudah susah," kata Koordinator Aksi Yanti Tikurante.

Sebagai rumah sakit pemerintah, kata Yanti, RSUD Wangaya mestinya tidak berorientasi keuntungan, tetapi memprioritaskan kesehatan warga. Apalagi, tegas dia, sewaktu kampanye pemilihan, Wali Kota menjanjikan kesehatan murah.

Perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima Pejabat Sekretaris Daerah Ketut Nick Natawibawa dan Direktur RSUD Wangaya Gde Raka Widiana. Nick menegaskan, kenaikan itu tak bisa diubah. "Itu sudah menjadi keputusan Wali Kota yang didukung leh DPRD Kota," ujarnya.

Namun demikian, kata Nick, pemda tetap memberikan perhatian kepada warga miskin dengan mengalokasikan bantuan sebesar Rp 500 juta untuk mensubsidi mereka. "Itu bisa diambil hanya dengan menunjukkan kartu miskin," jelasnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Widiana mengatakan kenaikan tarif itu perlu dilakukan karena status RSUD yang berubah menjadi badan layanan umum (BLU). Dengan status itu, operasional RSUD diarahkan untuk tercukupi oleh pendapatannya sendiri. Dibanding rumah sakit lain di Bali, seperti di Tabanan dan Gianyar, menurutnya, tarif RSUD Wangaya masih lebih rendah. "Di sana sudah lebih dari Rp 50 ribu," ujarnya.

Setelah dialog tidak menghasilkan titik temu, pengunjuk rasa kemudian memilih meninggalkan Kantor Wali Kota. "Kami akan mengawasi realisasi subsidi itu. Kalau ternyata dipersulit kami akan demo lagi," sebut Yanti.

ROFIQI HASAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rumah Sakit Sumitra Kotabaru Kekurangan Dokter Spesialis

17 September 2019

Ilustrasi cek kesehatan (Pixabay,com)
Rumah Sakit Sumitra Kotabaru Kekurangan Dokter Spesialis

Program ini sebelumnya bernama Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di daerah.


RS Pondok Indah Bintaro Jaya Diresmikan, ini Pesan Kemenkes

14 Desember 2017

Peresmian Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya/mitra tarigan
RS Pondok Indah Bintaro Jaya Diresmikan, ini Pesan Kemenkes

Kemenkes minta Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya untuk tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


Jokowi Segera Naikkan Status RSUD Koja  

26 Februari 2014

Jokowi. TEMPO/Aditia Noviansyah
Jokowi Segera Naikkan Status RSUD Koja  

RSUD Koja masih memerlukan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta peralatan yang memadai.


RSUD Tarakan Tak Boleh Rujuk Pasien ke Tempat Lain  

26 Februari 2014

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menjenguk ibunda bayi bernama Dara di RSUD Tarakan, Jakarta, Rabu (20/2). TEMPO/Tony Hartawan
RSUD Tarakan Tak Boleh Rujuk Pasien ke Tempat Lain  

RSUD Tarakan sebelumnya berstatus tipe B Pendidikan.


Lippo Bangun Enam Rumah Sakit

23 November 2011

RSUD Jombang, Jawa Timur. ANTARA/Syaiful Arif
Lippo Bangun Enam Rumah Sakit

Investasi yang dikucurkan mencapai Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar untuk tiap rumah sakit.


Kepemilikan Asing Rumah Sakit Naik

8 Juli 2009

Kepemilikan Asing Rumah Sakit Naik

Kepemilikan asing di industri jasa rumah sakit naik menjadi 65 persen dari 49 persen.


Serikat Pekerja Mendesak RS Haji Dijadikan Yayasan

20 Februari 2007

Serikat Pekerja Mendesak RS Haji Dijadikan Yayasan

Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta mendesak Komisi IX DPR RI segera menuntaskan masalah peralihan badan hukum RS Haji dari perseroan terbatas menjadi yayasan.


Depkes Tolak Privatisasi Rumah Sakit

26 Mei 2005

Depkes Tolak Privatisasi Rumah Sakit

Sebagai alternatif, Rumah Sakit Perusahaan Jawatan diusulkan sistem pengelolaan keuangannya berubah menjadi Badan Layanan Umum.