Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Joko Sutrisno menyatakan jumlah guru sebanyak itu tidak akan dapat diperoleh dari pemerintah saja. "Jika hanya mengandalkan formasi untuk guru pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tidak akan cukup," kata dia kepada Tempo, Jumat (20/2).
Karena itu, ujar Joko, SMK akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang relevan agar dapat mengirimkan mahasiswa tingkat akhir mengajar di SMK. Sedangkan TNI, dilibatkan dalam program TNI Manunggal Membantu Pendidikan.
Pemerintah juga menargetkan rasio SMK mampu melampaui sekolah menengah atas. Untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK, pemerintah menargetkan 70 persen SMK di Indonesia memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) serta berakreditasi minimal B. "Saat ini, rasio SMK banding SMA adalah 46:54. Pada 2014, diprediksi rasio SMK banding SMA menjadi 33:67 persen,"kata Joko.
Peningkatan rasio, kata Joko, dilakukan karena angka partisipasi siswa di perguruan tinggi hanya 17 persen. "Sisanya tidak kuliah dan langsung mencari kerja. Kalau niatnya dari awal untuk mencari kerja mengapa masuk SMA," kata dia. Ia juga mengharapkan sebanyak 70 persen lulusan SMK dapat bekerja di sektor formal pada tahun kelulusan dan semua SMK diharuskan memiliki industri pasangan. "Semua fasilitas untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK akan disediakan pemerintah," katanya.
Semua siswa SMK akan dididik dengan kemampuan matematika dan sains terapan, penguatan kewirausahaan dan bela negara, penguasaan bahasa nasional dan internasional, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. "Siswa SMK harus berkualitas dan memiliki keahlian, tidak hanya sekadar lulus," kata Joko lagi.
REH ATEMALEM SUSANTI
