Anggota Dewan Sepakat Masalah Surat Pertamina Selesai
Senin, 23 Februari 2009 16:28 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Energi dan Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat masalah surat protes Pertamina tentang jalannya rapat dengar pendapat pada 10 Februari lalu telah selesai. "Masalah ini sudah selesai," ujar anggota dari Fraksi Golkar Syamsul Bachri, Senin (23/2), dalam rapat klarifikasi dengan Pertamina di Jakarta.
Ia mengatakan usulan anggota komisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon agar Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberikan sanksi bagi direksi Pertamina merupakan pendapat pribadi. "Itu pendapat pribadi Effendi Simbolon. Anggota sepakat masalah ini sudah selesai. Jangan jadi polemik lagi," katanya.
Rapat klarifikasi yang berjalan satu jam dari pukul 15.30 WIB tadi selesai dengan kesepakatan kedua pihak untuk berdamai. Hadir dalam rapat itu seluruh jajaran komisaris dan direksi Pertamina, kecuali Komisari M. Abduh.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
11 jam lalu
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi
1 hari lalu
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi
UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.
DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan
2 hari lalu
DPR Amerika Serikat Loloskan Paket Bantuan Keamanan Rp1.540 Triliun untuk Ukraina, Israel dan Taiwan
DPR Amerika Serikat pada Sabtu, 20 April 2024, mendukung lolosnya paket bantuan keamanan untuk Ukraina, Israel dan Taiwan total senilai USD95 miliar
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020
5 hari lalu
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020
KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?
5 hari lalu
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?
RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan
5 hari lalu
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR
5 hari lalu
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR
Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim
5 hari lalu
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional
6 hari lalu
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional
Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain
7 hari lalu
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain
Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.