Partai Persatuan Pembangunan Pertanyakan Netralitas Polri

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Syaifuddin mensinyalir adanya keberpihakan Polri dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu saat pemilihan Gubernur Jawa Timur.

"Kalau betul sinyalemen Herman, ini sangat miris," kata Lukman saat dihubungi Tempo, Kamis (19/03).

Herman yang dimaksud adalah mantan Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja. Herman pernah mengungkap adanya kecurangan dalam penyusunan daftar pemilih tetap di Bangkalan dan Sampang.

Pihaknya, kata Herman, saat itu menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Jawa Timur Wahyudi Purnomo sebagai tersangka. Namun, belakangan Mabes Polri memerintahkan penghentian penyidikan. Karena merasa diintervensi, Herman kemudian mengundurkan diri.

Jika apa yang diungkapkan Herman benar, bahwa ada kecurangan dalam penyusunan daftar pemilih tetap di Bangkalan dan Sampang, kemudian Mabes Polri memerintahkan penghentian penyidikan atas kasus tersebut, kata Lukman, berarti ada keberpihakan Polri.

"Temuan (kecurangan) itu muncul dari Kapolda yang punya otoritas," kata Lukman.

Kerena itu pihaknya berencana mengundang Herman untuk meminta informasi lebih banyak terkait kasus tersebut. "Kami akan minta kejelasan," kata Lukman.

Sebelumnya, PDI Perjuangan juga telah mengundang Herman.

DWI RIYANTO AGUSTIAR