indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Berkampanye di Kampus, Ketua Umum PGRI Diperiksa


TEMPO Interaktif, Semarang: Panitia Pengawas Pemilu Jawa Tengah Jumat (27/3) memeriksa Sulistiyo, Ketua Umum Persatuan Guru Repulik Indonesia (PB-PGRI) yang menjadi salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah dalam Pemilu 2009. Ia diduga menggunakan kampus IKIP PGRI Semarang sebagai ajang kampanye.

Sulistiyo datang ke Panwas pukul 13.50 dan pukul 15.45 keluar dari ruang pemeriksaan. Panwas mencecar 30 pertanyaan kepada Rektor IKIP PGRI itu.

"Kami menemukan berbagai poster, alat peraga, hingga permohonan dukungan Sulistiyo di kampus tersebut," kata Ketua Panwas Jawa Tengah Abhan Misbah usai pemeriksaan di kantornya.

Tempat pendidikan termasuk terlarang untuk dijadikan ajang kampanye pemilu seperti tertuang dalam pasal 18 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Ancaman hukumannya berupa penjara antara 6 bulan hingga 24 bulan atau denda Rp 6 juta hingga Rp 24 juta.

Abhan mengatakan pemeriksaan ini masih belum bisa menyimpulkan apakah Sulistiyo melanggar aturan ataukah tidak. Panwas akan terus mengusut perbuatan yang dilakukan Sulistiyo. "Kami akan memeriksa tim sukses berserta para Dosen IKP PGRI," kata Abhan. Abhan sudah mengantongi dua nama dosen yang diduga ikut sebagai tim sukses Sulistiyo.

Sementara Sulistyo mengatakan menghargai upaya Panwas untuk menegakkan aturan kampanye dalam Pemilu 2009. Namun, ia mengaku tidak tahu jika dalam institusi pendidikan yang dipimpinnya dipasangi gambar dan poster ajakan mencontreng. "Saya tahu setelah ada surat panggilan dari panwas," katanya.

Ia menyadari bahwa sarana dan prasarana pendidikan memang tidak boleh digunakan untuk berkampanye. Sulistiyo mengaku sudah minta satuan pengamanan kampus IKIP PGRI agar mencopot gambar dan ajakan mencontreng calon DPD.

ROFIUDDIN

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan