TEMPO Interaktif, BANDUNG:—Pemerintah baru mengedarkan 86 persen kartu Jaminan Asuransi Kesehatan (Jamkesmas) bagi warga miskin se-Indonesia. Departemen Kesehatan menargetkan tahun ini 76,4 juta penduduk miskin, hampir miskin, dan tidak mampu bisa berobat gratis di rumah sakit. Sisa kartu 14 persen, diperuntukkan bagi gelandangan dan pengemis, juga anak jalanan yang selama ini susah didata.
Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjafii Ahmad di Bandung mengatakan, pendataan selama ini diakui belum optimal dan akurat. Tahun ini, pendataan penerima kartu Jamkesmas dilimpahkan ke PT Asuransi Kesehatan. “Mudah-mudahan dalam dua minggu ini selesai, langsung updating,” katanya, Jumat (3/4).
Menurut Sjafii, pemerintah telah mengganggarkan dana Rp 3,6 triliun untuk rumah sakit dan Puskesmas Rp 1 triliun. Setiap warga miskin, diperhitungkan mengakses layanan kesehatan sebanyak 1-2 kali dalam setahun. Untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, katanya, satu orang ditanggung sebesar Rp 1.000,00 per bulan. Layanan rujukan asumsinya satu orang Rp 4 ribu per bulan. “Berarti setiap orang dapat Rp 5 ribu untuk puskesmas dan rumah sakit,” katanya.
Namun begitu, tanggungan berobat itu belum didukung ketersediaan tempat tidur. Di kelas tiga, banyak rumah sakit pemerintah dan daerah yang kekurangan ranjang rawat inap. Jalan keluarnya, pemerintah daerah diminta meminta rumah sakit swasta ikut menyediakan layanan bagi pemegang kartu Jamkesmas. “Tapi itu juga harus diawasi agar layanannya benar-benar baik,” tandasnya.
ANWAR SISWADI
