Sistem Kacau, Tabulasi KPU Gampang Dimanipulasi

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kekacauan terjadi dalam tabulasi suara nasional  Kimisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, masih terus terjadi. Kemarin sekitar pukul 15.30 WIB, perolehan suara calon legislator dari Partai Demokrat melonjak bak roket meluncur ke luar angkasa. Caleg dengan nomor urut satu daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, Mohammad Jafar Hafsah, itu semula tercatat 7,88 juta menjadi 11.226.214.

Pakar Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bandung, Dedi Syafwan, menilai sistem Intelligent Character Recognition (ICR) yang digunakan KPU rawan manipulasi. Data hasil pemindaian sangat mungkin diedit oleh operator atau petugas di tingkat kabupaten/kota. “Validasi jumlah angka suara yang salah tak bisa dilakukan oleh sistem ICR,” katanya.

Selain itu, Dedi melanjutkan, desain sistem pengolahan data suara yang berbasis kabupaten/kota juga menyebabkan kelambanan. Formulir C1 IT yang diadakan KPU harus disampaikan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau tempat pemungutan suara ke Panitia Pemilihan Kecamatan. Akibatnya, terjadi penumpukan pemindaian formulir C1 IT. “Seharusnya sistem teknologi mampu mengatasi kendala geografis,” katanya.

Soal perolehan suara yang meroket tadi, Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, E.E. Mangindaan ketika melihat data yang disodorkan kaget. Menurut politikus Partai Demokrat ini, perolehan suara partainya tak sebesar itu. “Saya tak percaya tabulasi ini,” kata Mangindaan yang datang bersama sejumlah anggota Komisi Pemerintahan DPR untuk memantau pelaksanaan tabulasi nasional.

Mangindaan menilai terjadi kesalahan dalam tabulasi nasional. Ia meminta Komisi Pemilihan segera memperbaiki kesalahan tersebut untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tabulasi nasional. "Jangan sampai error lagi," katanya.

Anggota KPU Abdul Aziz mengakui terjadi kesalahan dalam sistem tabulasi. Seharusnya, perolehan suara satu calon legislator tak setinggi itu. Ia juga mngakui terjadi kelambanan penyampaian hasil tabulasi nasional karena penumpukan formulir C1 IT dari tempat pemungutan suara. “Proses penayangan sangat bergantung dari kesibukan Komisi kabupaten/kota.,” katanya.

Anggota KPU yang lain, Sri Nuryanti, menambahkan berbagai kendala dalam proses penghitungan elektronik terutama menyangkut operator pengirim data di kabupaten/kota. Operator cenderung mengalami kesulitan dalam mengirimkan hasil rekapitulasi suara tiap tempat pemungutan suara. “Memang bimbingan teknisnya sangat minim, hanya sekali,” katanya.

Walau kacau balau, KPU optimistis akan ada perbaikan penayangan hasil perolehan suara hingga batas waktu 20 April. Tapi, Aziz sendiri menilai data yang disampaikan hanya mencapai 70 persen dari total perolehan suara nasional sekitar 171 juta pemilih.

PRAMONO