Elite Politik Saling Tuding Soal Amburadulnya Pemilu

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kubu Megawati, Prabowo Subianto, dan Wiranto, yang getol mempersoalkan buruknya pelaksanaan pemilihan umum legislatif 9 April lalu, menolak disebut telah melakukan penilaian membabi buta dan tanpa bukti. Mereka mengaku partainya tengah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti tentang kecurangan dan penyimpangan itu.

Dugaan kecurangan dalam pemilihan, menurut Ketua Bidang Kepemudaan PDI Perjuangan Maruarar Sirait, tidak mengada-ada dan terjadi di berbagai tempat.
"Partai politik tidak membabi buta, melainkan meminta pelurusan kesalahan kepada pemerintah," kata Fuad Bawazier, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, semalam. "Kami sedang mengumpulkan data tentang kecurangan itu," Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya, menambahkan.

Sebelumnya, saat berpidato di Istana Negara, Kamis lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemimpin partai dan elite politik tidak menuduh secara membabi buta, apalagi tanpa bukti, bahwa terjadi kecurangan dalam pemilihan lalu. Presiden mengatakan semuanya harus diserahkan kepada mekanisme hukum. "Bukan 'politik penghasutan' dan politik kekerasan, tapi 'politik keadilan'," katanya.

Pernyataan itu muncul setelah 14 April lalu sejumlah tokoh dan pemimpin partai bertemu di rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membahas pelaksanaan pemilu, terutama amburadulnya daftar pemilih tetap. Mereka antara lain Abdurrahman Wahid, Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, Rizal Ramli, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Saat itu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, misalnya, mengatakan pemilihan yang tidak demokratis, tak transparan, dan penuh kecurangan telah mencederai moralitas.

Menanggapi pernyataan Presiden, Fuad Bawazier mengatakan sengkarutnya pelaksanaan pemilihan lalu bersumber dari pemerintah sendiri. Banyak hal yang seharusnya dilakukan pemerintah sesuai dengan undang-undang, kata dia, tidak dilakukan. Misalnya penyediaan data calon pemilih yang akurat dan turunnya anggaran yang tepat waktu. Akibat tidak terpenuhinya hal-hal itu, pemilu legislatif berlangsung amburadul.

"Presiden jangan lempar tanggung jawab, dong," Ahmad Muzani menambahkan. Sebab, menurut dia, penanggung jawab utama pemilihan umum adalah pemerintah, dengan kepala pemerintahan seorang presiden. "Komisi Pemilihan Umum kan hanya penyelenggara atau panitia."

Muzani menegaskan, dugaan kecurangan yang disampaikan Gerindra sangat berdasar dan jelas. Hal itu bisa dilihat dari tidak masuknya warga yang punya hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Di sisi lain, banyak warga yang tak punya hak pilih malah masuk daftar pemilih. "Ini terjadi hampir di semua provinsi, bahkan kabupaten. Sangat masif," ujarnya.

TITIS SETIANINGTYAS | CHETA NILAWATY | AQIDA SWAMURTI | GUNANTO | DWI WIYANA