Topik
Ribuan Ruang Kelas di Jawa Tengah Rusak, Pemerintah Tak Perhatian
TEMPO Interaktif, Semarang: Ribuan ruang kelas sekolah di Jawa Tengah hingga kini masih rusak karena sudah dimakan usia. Kerusakan ruang kelas itu mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Untuk tingkat sekolah dasar atau sederajatnya ada 14.255 ruang kelas rusak ringan dan 1.799 rusak berat.
Sedangkan untuk sekolah menengah pertama atau sederajat terdapat 2.044 rusak ringan dan 96 rusak bera. Adapun untuk tingkat sekolah menengah atas terdapat 2.209 rusak berat dan 2368 rusak ringan.
"Kami minta agar Gubernur segera memikirkan persoalan itu," kata Sekretaris Komisi E (Bidang Pendidikan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Tonthowi Jauhari, Rabu (22/4). Menurutnya, perbaikan ruang kelas sudah mendesak dilakukan karena ruang yang rusak tidak lagi nyaman untuk diguanakan kegiatan belajar mengajar.
Selain itu, kalau sewaktu-waktu roboh bisa membahayakan para siswa. Thontowi mencontohkan, peristiwa robohnya ruang kelas di SMP 18 Semarang, Minggu dini hari lalu. "Untung robohnya malam hari. Kalau siang hari pasti ada korban siswa atau gurunya," kata dia.
Ruang kelas yang rusak ini rata-rata sudah berumur tua. Di tingkat sekolah dasar kebanyakan adalah sekolah SD Inpres yang dibangun sekitar tahun 1970-an.
Tonthowi menyatakan, pada tahun 2005 sebenarnya ada nota kesepakatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak. Saat itu, kata Tanthowi, ruang kelas yang harus diperbaiki mencapai 28 ribu ruang kelas.
Dalam nota kesepakatan itu disebutkan, sistem pembagian dana untuk memperbaiki ruang kelas adalah 50 persen dari pemerintah pusat, 30 persen dari Provinsi Jawa Tengah serta 20 persen dari kabupaten/kota.
Saat itu, untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak diberikan anggaran dana sebesar Rp 50 juta. Namun, target dalam nota kesepakatan, sampai 2008 itu ternyata tidak mampu memperbaiki seluruh ruang kelas yang rusak.
Tonthowi menilai, pada tahun 2009 ini Gubernur Jawa Tengah dan para bupati/walikota justru tidak memiliki grand desain untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak.
"Bahkan, banyak kabupaten-kota yang tidak mengalokasikan dana untuk memperbaiki ruang kelas maupun sekolah," kata Thontowi.
Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah meminta agar Gubernur Jawa Tengah segera turun tangan untuk memperbaiki kelas-kelas sekolah yang rusak.
ROFIUDDIN





