Kalla Sindir Balik Boediono

TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon presiden dari Partai Golkar, Jusuf Kalla, melancarkan sindiran balik terhadap pesaingnya dalam pemilihan presiden 8 Juli mendatang. Serangan yang secara tak langsung dialamatkan ke Boediono, calon wakil presiden yang digandeng Susilo Bambang Yudhoyono, itu disampaikannya dalam acara “Kadin Temu Capres” di Grand Ballroom Djakarta Theater kemarin.

Kalla, yang kini masih menjabat sebagai wakil presiden pendamping Yudhoyono, mengaku banyak programnya tak didukung oleh menteri terkait. Salah satunya adalah program pembangkit listrik 10 ribu megawatt yang diklaim sebagai gagasannya. "Saya paksakan, meski banyak menteri yang tidak mendukung," kata Kalla.

Program itu digeber, menurut Kalla, untuk menyediakan listrik yang murah dan tak terbatas. Program tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi beban subsidi listrik. Karena itu, mulai 2006/2007, ia memulai pembangunan proyek 10 ribu megawatt tahap pertama dan dilanjutkan ke tahap kedua.

Waktu itu, Kalla melanjutkan, ide tersebut tak didukung Menteri Perekonomian, (yang saat itu dijabat Boediono- red). "Menko Perekonomian waktu itu tak mendukung, tak mau jamin karena kita tak punya uang,” kata Kalla. “Jadi, Anda bisa yakini bahwa pemikiran ekonomi liberal tidak mungkin mendukung ekonomi bangsa yang seperti ini."

Dalam deklarasi pasangan Yudhoyono-Boediono di Bandung, Jumat lalu, pasangan ini menyatakan kegerahannya atas bisnis pejabat yang sering menimbulkan konflik kepentingan dalam pemerintahan. “Boediono tidak punya konflik kepentingan atau kepentingan bisnis (semacam itu),” kata Yudhoyono.

Selanjutnya, dalam forum dengan para pengusaha itu, Kalla juga menyerang kebijakan neoliberalisme. Menurut dia, kepentingan ekonomi Indonesia banyak disetir asing. Pada 2000, ia mencontohkan, IMF meliberalkan semua produk beras, gula, dan kayu. Kalla mengaku telah meminta agar kebijakan seperti itu dicabut.

"Sebab, itu sangat liberalis, pro-pasar bebas,” kata Kalla, penjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan hingga April 2000 sebelum dilengserkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. “Saya bilang (kepada IMF), this is my country, bukan your country.”

Hingga berita ini ditulis, Boediono belum bisa dimintai konfirmasi. Pesan singkat dan sambungan telepon seluler kepadanya tak dibalas. Namun, Jumat pekan lalu, saat ditemui tim Tempo, Boediono menolak tudingan bahwa dirinya pro neoliberalisme.

“Saya tidak tahu mengapa saya diberi label seperti itu. Sejak awal, saya itu dalam kebijakan ekonomi selalu mendahulukan kepentingan Indonesia,” kata Boediono. Ia menambahkan, kepentingan nasional nomor satu. Kepentingan itu khususnya ditujukan kepada rakyat yang belum mendapatkan manfaat dari pembangunan. “Kalau saya dikatakan terlalu pro-asing dan anti-ekonomi kerakyatan, saya rasa kok tidak fair,” katanya.

GUNANTO. VENNIE MELYANI. SETRI YASRA. DWI WIYANA