Ekonomi Belum Kuat, Anggaran Pertahanan Tetap Cekak

TEMPO Interaktif, Jakarta: Rekomendasi Komisi I DPR RI untuk menaikan anggaran pertahanan hingga Rp 10 Triliun dinilai kurang tepat dengan kondisi ekonomi saat ini. "Saya setuju anggaran pertahanan harus naik, tapi sekitar Rp 5 triliun sampai Rp 7 triliun," kata Pengamat Ekonomi dari CIDES (Center Information and Development Studies) Umar Juoro saat diskusi "Anggaran Pertahanan dan Kedaulatan NKRI" di Waroeng Daun Cikini Jakarta, Selasa (09/06).

Jika dipaksakan Rp 10 Triliun pada tahun depan, lanjut Umar, rasanya tidak akan bisa. Sebab pertumbuhan ekonomi kemungkinan maksimal hanya mencapai 6% per tahun. "Ini harus seimbang antara ekonomi dan pertahanan jadi yang tepat memang belum Rp 10 triliun dulu," ujarnya. Baru pada tahun berikutnya setelah krisis membaik maka peningkatan anggaran pertahanan bisa dilakukan secara bertahap. "Dengan bertahap saya rasa lebih baik sebab dalam posisi krisis ini dan perbaikan krisisi posisi ekonomi Indonesia diuntungkan".

Jika dilihat dari sudut keseimbangan anggaran, saat ini sebenarnya anggaran pertahanan sudah memadai, namun belum digunakan dengan optimal. "Memadai karena secara keseluruhan ada diurutan kedua," ujarnya. Tapi jadi minim karena anggaran itu termasuk anggaran rutin dan gaji. "Memang harus ada peningkatan yang paling tidak Rp 5-7 triliun tahun depan".

Kesepahaman tentang peningkatan anggaran juga disampaikan oleh peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jaleswari Pramodhawardani. Menurutnya, anggaran pertahanan yang murni untuk pertahanan, diluar anggaran rutin dan kesejahteraan, hanya Rp12,8 triliun dari keseluruhan anggaran yang Rp 33, 6 triliun. Menurutnya kenaikan anggaran pertahanan memang diperlukan namun harus dibarengi dengan manajemen atau pengelolaan yang baik. "Alokasinya harus tepat dan transparan," ujarnya. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus optimal sebab berdasarkan pengalaman pada 2006 anggaran di departemen pertahanan, kata Jaleswari bocor 36%. "Jangan sampai bocor lagi, semua harus optimal dan tepat alokasinya," kata Jaleswari.

Jaleswari juga meminta agar kecelakaan pesawat TNI yang sering terjadi akhir-akhir ini tak hanya dikaitkan dengan anggaran. "Variablenya banyak bisa human error, bisa cuaca, bisa teknis, bisa anggaran dan bisa juga manajemennya," kata Jaleswari. Dia mengkritik tanggapan dewan dan beberapa pihak yang langsung mengaitkan ini dengan anggaran dan solusinya penambahan anggaran. "Apa iya kalau anggaran pertahanan naik kecelakaan pesawat tidak ada lagi?" tanyanya.

Untuk menjawab itu semua, Jaleswari menyarankan departeman pertahanan membuat kerangkan penyusunan anggaran yang jelas kedepan. "Harus diupayakan agar kita tak terjajah anggaran, tapi anggaran yang mengikuti kerangka yang ada," ujarnya. Caranya dengan menyusun grand design pertahanan, perjelas doktrin pertahanan, lalu menyusun anggaran berangkat dari landasan ini. Pertemuan dengan stakeholder juga diperlukan untuk memperjelas penyusunan anggaran. Selain itu juga harus ada skala prioritas dan reformasi dalam organisasi TNI.

Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Soeripto juga menyarankan hal yang sama. Menurutnya peningkatan anggaran harus dibarengi dengan transparansi dan pengalokasian yang jelas. "Semua harus seimbang di negeri ini, artinya pertahanan harus sejalan dengan ekonomi. Jangan lagi buat jurang yang lebar antara nasi dan amunisi. Harus seimbang dan saling melengkap," ujar Soeripto.

TITIS SETIANINGTYAS