TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) Pascal Lamy menyatakan kebijakan subsidi dan proteksi tidak bertentangan dengan kesepakatan WTO. "Tapi kebijakan negara maju bertentangan dengan komitmen G20 untuk tidak melakukan proteksi," katanya. Lamy hadir di Nusa Dua, Bali, untuk menghadiri pertemuan 19 negara pengekspor komoditas pertanian yang tergabung dalam Cairns Group pada 8-9 Juni 2009.
Wartawan Tempo, Vennie Melyani, berkesempatan melakukan wawancara khusus dengan Lamy setelah menghadiri pertemuan Cairns Group. Pria asal Prancis ini menjelaskan pentingnya penyelesaian Putaran Doha dan peranan Indonesia dalam perdagangan dunia. Berikut ini petikannya.
Kemajuan apa saja yang dicapai dalam perundingan Putaran Doha?
Kebijakan konservatif yang dimiliki WTO, Putaran Doha bisa diselesaikan pada 2010. Ini bukan tenggat. Tidak ada yang menetapkan tenggat, 80 persen pembahasan sudah disepakati. Pertemuan kali ini (di Nusa Dua, Bali) sangat penting karena wakil dari Amerika dan India untuk pertama kalinya bertemu. Ini sinyal positif untuk mencapai kesepakatan (sebelumnya, Amerika dan India bersitegang terkait dengan kesepakatan Putaran Doha).
Apa saja hambatan dalam perundingan?
Butuh waktu untuk membahas 20 topik dengan 153 negara anggota. Putaran sebelumnya butuh waktu enam tahun. Waktu lama dalam perundingan karena untuk mencapai konsensus harus disepakati minimal 53 negara. Kesepakatan yang dicapai mendekati 80 persen.
Untuk sektor pertanian, banyak isu yang telah disepakati, seperti pengurangan subsidi, pengurangan subsidi ekspor, dan tarif fiskal nol. Yang tersisa hanya besaran angka dalam mekanisme pengawasan (safe guard mechanism) yang diterapkan negara berkembang apabila impor produk tertentu merugikan petani dalam negeri mereka. Sedangkan pada sektor industri sudah ada kesepakatan mengenai pengurangan tarif.
Apa dampak kegagalan Putaran Doha?
Kegagalan akan menjadi sinyal buruk bagi perdagangan dunia. Padahal perdagangan dunia sedang dilanda krisis dan memerlukan sinyal positif. Sepertiga anggota WTO adalah negara berkembang. Kegiatan perdagangan menjadi strategi untuk keluar dari krisis. Pertumbuhan negara berkembang sangat bergantung pada perdagangan.
Benarkah subsidi ekspor dan bantuan dalam negeri hanya menguntungkan negara maju?
Benar. Kami sudah membahas pengurangan subsidi yang mendistorsi perdagangan pertanian sebesar 70-80 persen. Juga telah disepakati penghapusan subsidi ekspor paling lambat 2013. Ini hanya dijalankan bila Putaran Doha selesai disepakati.
Apakah pemberian subsidi negara maju bertentangan dengan kesepakatan WTO?
Tidak bertentangan, karena kesepakatan WTO memungkinkannya (pemberian subsidi). Tapi kebijakan negara maju bertentangan dengan komitmen G20 untuk tidak melakukan proteksi. Pemberian subsidi akan dibahas setelah Putaran Doha selesai.
Apakah krisis mendorong negara melakukan proteksionisme?
Kami di WTO telah melakukan sistem pengawasan terhadap perdagangan dunia secara transparan. Godaan untuk melakukan proteksi belum menjadi sesuatu yang serius. Doktrin WTO menyatakan proteksi adalah cara salah. Jika suatu negara membatasi impor, negara lain akan melakukan hal yang sama. Akibatnya, kondisi kedua negara menjadi lebih buruk. Memang ada kebutuhan sosial dan ekonomi untuk melakukan proteksionisme, tapi bukan proteksionisme perdagangan.
Bagaimana dengan kebijakan buy America oleh pemerintah Amerika?
Itu contoh yang baik. Amerika tergoda untuk melakukan proteksionisme dan langkah ini dihentikan berdasarkan aturan WTO di tingkat pemerintah.
Bagaimana dengan Indonesia?
Langkah Indonesia dengan memberikan stimulus kepada pasar domestik adalah langkah proteksi yang baik. Saat ini kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemberian stimulus dan kebijakan moneter telah menjadi penyangga krisis. Selama kuartal pertama hasilnya lebih baik daripada perkiraan meski ada penurunan ekspor. Kontribusi perdagangan luar negeri Indonesia pada pertumbuhan 2009 berkisar satu persen dan tidak menimbulkan keguncangan.
Indonesia bersama Mesir dan Brasil sejak tahun lalu meminta perhatian lebih pada perdagangan keuangan karena adanya potensi masalah. Ini yang kemudian membuat WTO berfokus memperhatikan perdagangan keuangan. Pertemuan G20 juga pada akhirnya memberikan US$ 250 miliar untuk perdagangan keuangan. Sejak tahun lalu peran Indonesia semakin terlihat dalam kancah perdagangan dunia.
Sebelumnya, Indonesia lebih berfokus membahas permasalahan perdagangan domestiknya. Tapi sekarang Indonesia mulai beralih dan mengambil peran dalam perdagangan luar negeri.
