Menurut Gunawan, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan namun semuanya masih dinikmati orang-orang berduit. ”Padahal persoalan kita yang paling penting justru terletak pada kemiskinan,” ujar guru besar ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada ini.
Gunawan mencontohkan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digulirkan pemerintah habis dikonsumsi dalam waktu singkat. Padahal, bantuan itu harusnya digunakan untuk memancing tindakan ekonomi yang produktif. ”Misalnya, penerima BLT bisa berkumpul dan mengumpulkan uang mereka untuk membentuk koperasi,” katanya.
Salah satu penyebabnya lantaran pemerintah tidak menyiapkan pendamping sosial. Pendamping ini bisa membantu masyarakat miskin dalam hal advokasi dan edukasi saat memanfaatkan dana bantuan pemerintah. Masalah lain, pemerintah belum serius memperhatikan nasib petani. ”Jangan bicara soal keberhasilan ketahanan pangan jika petani kita belum sejahtera,” tutur Gunawan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Achmad Suryana mengakui masih adanya sejumlah masalah dalam program ketahanan pangan nasional. Salah satunya, kata dia, karena ketahanan pangan merupakan sistem yang kompleks. ”Ada 16 departemen yang terlibat di dalam sistem ini,” ungkapnya.
Apalagi, kata dia, pemantapan ketahanan pangan ke depan dinilai semakin sulit diwujudkan. ”Penyebabnya misalnya perubahan iklim global, penduduk yang terus bertambah, dan degradasi sumber daya lahan dan air,” ujar Suryana.
Namun ia mengaku pihaknya sudah menerapkan program aksi pemantapan ketahanan. Misalnya, kata Suryana, pemberdayaan petani melalui pengembangan usaha agribisnis pedesaan. ”Program ini sasarannya 10 ribu desa pertahun,” ujarnya.
Ada pula program pemberdayaan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) dengan sasaran 1.538 lembaga, Pemuda Membangun Desa dengan sasaran 1.570 orang, dan pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan sasaran 1.234 desa rawan pangan di 350 kabupaten.
RANA AKBARI FITRIAWAN
