KPU Ubah Penetapan Calon Terpilih


TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum akan melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi soal perubahan surat keputusan tentang penetapan calon terpilih. Ketua Komisi Pemilihan, Abdul Hafiz Anshary, mengatakan pelaksanaan keputusan itu merupakan kewajiban lembaganya.

"Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat, jadi kami akan melaksanakan," kata Hafiz di kantornya, Jakarta, Jumat (12/6). Pernyataan Hafiz itu disampaikan usai pertemuan dengan para hakim Mahkamah Konstitusi di kantor Mahkamah.

Menurut Hafiz, Komisi Pemilihan akan mengubah Surat Keputusan Nomor 259 dan Nomor 286 tentang perolehan kursi partai politik dan tentang calon terpilih. Tapi, perubahan keputusan itu dilaksanakan setelah Mahkamah selesai memutuskan semua sengketa pemilihan.

Mahkamah, kata Hafiz, menjanjikan semua perkara selesai pada 24 Juni. "Siapa tahu nanti ada pergeseran suara berdasarkan putusan Mahkamah," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan menerapkan pembagian kursi DPR tahap ketiga dengan cara hanya sisa suara di daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi yang ditarik ke provinsi.

Tapi, kemarin Mahkamah Konstitusi menilai Komisi Pemilihan salah menerapkan penghitungan kursi tahap ketiga. Seharusnya sisa suara yang ditarik ke provinsi berasal dari semua provinsi, bukan hanya dari daerah yang masih memiliki sisa kursi. Mahkamah memerintahkan Komisi membatalkan surat keputusan soal penetapan calon terpilih.

Dalam pertemuan dengan Mahkamah, Hafiz menceritakan alasan Komisi menerapkan sistem penarikan suara hanya dari daerah pemilihan yang memiliki kursi. Alasannya, yaitu berdasarkan pertemuan dengan Komisi Pemerintahan DPR, para mantan anggota Panitia Khusus pembahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Legislator, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Dalam pertemuan itu ada kesepakatan bahwa sisa suara yang dibawa ke provinsi hanya sisa suara dari daerah yang masih punya sisa kursi," katanya. Keputusan Mahkamah, kata Hafiz, memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat ketimbang pertemuan dengan Komisi Pemerintahan DPR, mantan anggota Panitia Khusus, dan Menteri Hukum.

Hafiz membantah lembaganya salah menerapkan Undang-Undang Pemilihan Legislator. Mahkamah, kata dia, tak membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih.

"Hanya ada perbedaan interpretasi soal pasal 205 (tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih)," katanya.

Perubahan cara menentukan kursi, kata Hafiz, besar kemungkinan berpengaruh terhadap perolehan kursi partai dan calon legislator terpilih. Hafiz belum bisa memastikan perubahan terjadi di mana saja karena belum ada perhitungan pasti. Tapi, Hafiz berjanji lembaganya siap memberi penjelasan soal perubahan tersebut. "Ya, itu risikonya," ujar dia.

PRAMONO

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan