Perkara Dokter Korban RS Omni Terkatung-katung


TEMPO Interaktif, Jakarta:Perkara dokter Salman, korban dugaan malpraktek Rumah Sakit Omni International Pulomas Jakarta Timur kini terkatung-katung di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. "Kami belum pernah dipanggil untuk pemeriksaan ataupun sidang," kata Virza Roy Hizal, kuasa hukum Salman kepada Tempo, Selasa (16/06).

Virza menegaskan, permohonan banding atas gugatan malpraktek dan permintaan rekam medis sudah ia ajukan sejak bulan Maret 2009. Namun hingga saat ini pihak pengadilan tinggi DKI Jakarta sama sekali belum memberikan konfirmasi.

"Kami menyesalkan sikap pengadilan, yang sepertinya pasif menanggapi kasus ini," kata dia.

Gugatan yang dilayangkan Salman pada RS Omni International Pulomas bermula tahun lalu. Saat itu, dokter berusia 75 tahun yang menderita kanker prostat menjalani pengobatan dengan metode tanpa operasi di rumah sakit Omni.

Namun selepas operasi Salman malah menderita kencing darah. Karena itulah ia menggugat Omni secara perdata di pengadilan negeri Jakarta Timur.

Virza mengungkapkan, pengadilan Jakarta Timur telah mengeluarkan putusan tanggal 20 Oktober 2008. Dalam amar bernomor 109/PDT.G/2008/PN.JKT.TIM itu, majelis hakim yang diketuai oleh Firdaus SH menolak gugatan malpraktek dan permintaan rekam medis yang diajukan Salman.

Alasannya, "Hakim berpendapat bahwa permintaan rekam medis itu tak bersifat mendesak atau dianggap tak perlu. Selain itu hakim belum meminta izin pengadilan tinggi terkait permintaan rekam medis," kata Virza menyitir sebagian isi amar putusan. Karena putusan itu dirasa janggal dan tak adil, Virza pun kemudian mengajukan banding.

FERY FIRMANSYAH

Komentar (1)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Ini hanyalah salah satu akibat belum adanya UU yang mengatur agar Medical Rekord (Rekam Medis,RM) menjadi hak pasien. Berbeda dengan negara tetangga dekat kita, RM adalah hak pasien sepenuhnya. Jika berpindah tempat layanan kesehatan, RM akan ikut dibawa ke tampat baru, dengan demikian riwayat kesehatan yang lengkap tetap bisa didapat oleh (tim) dokter yang baru. Di Indonesia, jika berkunjung ke beberapa RS berbeda, sejumlah itu pula banyak RM yang dibuat, sehingga riwayat kesehatan pasien banyak terputu-putus dan tidak lengkap. Test alergi terhadap obat harus diulang, penyakit yang tidak nampak di permukaan menjadi tersembunyi dan sebagainya. Untuk itu, perlu dibuat UU agar pasien memperoleh haknya. Dengan MR berada pada kekuasaannya, maka setiap kesalahan tindakan akan mudah dilacak (karena MR juga tidak mungkin lagi diubah sesuai kepentingan). Sekedar pemikiran, terimakasih.
Wajib Baca!
X