Monumen Simpang Lima Gumul Habiskan Rp 300 Miliar Mangkrak

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kawasan Monumen Simpang Lima Gumul yang didirikan Bupati Kediri Sutrisno mulai mangkrak. Padahal proyek tersebut sudah menelan anggaran hampir Rp 300 miliar dari APBD.

Saat ini mega proyek yang terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem itu mulai difungsikan macam-macam oleh masyarakat sekitar. Selain untuk menjemur jagung, badan jalan yang mampu menampung empat kendaraan roda empat sekaligus itu juga beralih fungsi menjadi ajang balapan liar.

“Hampir setiap malam ada anak kebut-kebutan di sini. Beberapa di antaranya ada yang meninggal,” kata Ny Tatik, pemilik warung di kawasan SLG, Jumat (3/7).

Menurut perempuan berusia 40 tahun ini, kawasan SLG memang menarik siapapun untuk beraktivitas di tempat itu. Selain menjadi tempat olah raga, beberapa Pekerja Seks Komersial juga diketahui mangkal di kawasan itu. Kondisi inilah yang membuat warga di sekitar lokasi itu resah. “Kalau ada yang balapan selalu diusir dan dilempar dengan batu oleh warga,” kata Tatik.

Berdasarkan pantauan Tempo, kawasan yang hendak disulap menjadi pusat bisnis oleh Bupati itu memang terlihat sepi dan kurang bermanfaat bagi masyarakat. Sebab menurut paparan Bupati pada awal pembangunannya tahun 2002 lalu, kawasan itu akan diperuntukkan menjamu para pengusaha agar menanamkan investasi di Kediri. Hal itu sesuai dengan visi Bupati yang ingin menggeser karakteristik masyarakat Kediri dari agraris menjadi industri.

Sejumlah tenaga bangunan yang biasanya terlihat di kawasan itu sejak beberapa hari terakhir tidak tampak. Padahal sejumlah bangunan seperti pertokoan dan ruang pertemuan eksekutif belum selesai didirikan. Hal itu menyisakan lubang-lubang tanah yang cukup besar di tanah subur bekas pertanian yang hendak ditanami paku bumi.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Kediri Eko Setiono membantah sengaja menghentikan pembangunan SLG. Kalaupun sedang istirahat, hal itu bukan akibat proses hukum yang tengah dilakukan Polda Jatim atas dugaan korupsi dalam pelaksanaannya. “Bupati tidak pernah memerintahkan berhenti. Kita akan tetap jalan untuk menyelesaikan proyek ini,” katanya.

Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Al Haraka Munasir Huda meminta Bupati Sutrisno lebih bersikap realistis dengan proyek tersebut. Apalagi masa jabatannya akan segera berakhir satu tahun mendatang setelah memimpin dua periode berturut-turut.

“Masyarakat ditinggali bangunan mahal yang belum berfungsi. Ini seperti proyek lapangan terbang di Banyuwangi yang tidak jelas ujung pangkalnya,” kata Huda.

HARI TRI WASONO