TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Kota Surabaya menilai penyebab karut marut masalah penerimaan siswa baru online di Surabaya lantaran belum banyak masyarakat yang mengenal sistem teknologi informasi.
Hal ini terungkap dalam jawaban Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono atas pandangan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya. "Beberapa komplain terhadap pelakasanaannya (PSB Online) karena pemahaman masyarakat dalam fasilitas teknologi informasi yang belum merata," demikian tulis Bambang dalam laporan yang dibacakan Wakil Walikota Arif Affandi di depan sidang paripurna dewan Surabaya, Jumat (10/7).
Pernyataan ini merupakan jawaban pemerintah atas pernyataan Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meminta penjelasan penyelenggaraan PSB Online di Surabaya, Selasa (7/7) kemarin, pada rapat sebelumnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, proses penerimaan siswa baru secara online akhirnya dihentikan, dua pekan lalu. Pasalnya, selama beroperasi selama sehari, situs internet yang disediakan untuk melayani pendaftaran ngadat dan susah diakses. Dinas Pendidikan kala itu, beralasan gangguan ini disebabkan kesalahan input data.
Meski belakangan, proses penyelenggaraan PSB Online diketahui dilakukan tanpa proses tender, namun, dalam jawaban itu, Walikota Bambang menyatakan justru tak ada masalah. Mekanisme penyelenggaraan dilakukan melalui model swakelola yang telah dibenarkan undang-undang. "Tidak ada masalah dan telah diterima masyarakat," demikian tulis Walikota Bambang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan dalam penyelenggaraan soft ware pihaknya menunjuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya sebagai pelaksana. Swakelola dilakukan dengan menunjuk pihak lain sebagai rekanan, dengan ketentuan dilakukan oleh pihak di luar Dinas atau Lembaga Swadaya atau Perguruan Tinggi. "Nah, kami pilih perguruan Tinggi," kata dia.
ANANG ZAKARIA
