Sengketa Tanah, Ratusan Warga Demo ke Pemkot Balikpapan

TEMPO Interaktif, Balikpapan - Sebanyak 150 orang warga 7 RT Kelurahan Damai, Kamis (16/7) nglurug ke kantor Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Mereka mempertanyakan kejelasan permasalahan sengketa tanahnya dengan Komando Daerah Militer VI Tangjungpura Kalimantan.
"Mau nasib tanah kami. Kami ini keturunan anak-anak tentara Kodam Tanjungpura," kata salah seorang warga Balikpapan, Bambang.

Warga memenuhi lokasi pertemuan yang diwakili Wakil Wali Kota Balikpapan Rizal Effendy. Warga yang tidak kebagian tempat duduk, terpaksa berada di luar sambil mendengarkan pembahasan.

Balikpapan menengahi sengketa tanah antara warga dengan Kodam Tanjungpura. Sengketa memperebutkan tanah seluas 20 hektare yang diklaim hak milik kedua pihak.

Sebelumnya, Pemkot Balikpapan telah membahas permasalahan ini bersama Panglima Kodam Tanjungpura Mayor Jenderal Tono Suratman. Panglima memberikan sinyal positif agar dicarikan penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Apalagi yang menempati kawasan tersebut merupakan para purnawirawan TNI Kodam Tanjungpura.

Pemkot Balikpapan membentuk tim untuk memverifikasi kembali sengketa tanah warga dengan TNI. Tim ini bertugas mengecek surat kepemilikan tanah serta tuntutan diminta warga setempat.

Sengketa tanah bermula pada tahun 70 an, saat Panglima Koordinasi Keamanan Ketertiban Mayor Jenderal M Yusuf secara lisan menjanjikan 20 hektare tanah untuk prajuritnya saat itu. Para prajurit kemudian membangun rumah-rumah di kawasan Damai dengan biaya sendiri hingga kini. Di lokasi itulah yang kini menjadi sengkete kepemilikan tanah.

SG WIBISONO