Hassan Wirayuda : Bebaskan Aung San Suu Kyi  

TEMPO Interaktif, Phuket - Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda menyatakan bahwa pemerintah junta militer Burma harus segera membebaskan tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi, jika rencana penyelenggaraan Pemilu 2010 di Burma ingin diakui kredibilitasnya secara internasional. Pernyataan resmi Hassan Wirayuda ini dikeluarkan disela-sela pertemuan para menteri luar negeri negara-negara ASEAN di Phuket, Thailand, yang saat ini tengah berlangsung antara tanggal 19 - 23 Juli 2009. Indonesia juga meminta Burma untuk lebih menghormati masalah hak-hak asasi manusia.

Wirayuda mengatakan rencana pemilihan umum tahun depan di Burma tidak akan diakui jika masih ada pelarangan keikutsertaan bagi setiap warganegara Burma, termasuk para pemimpin oposisi yang saat ini berada dalam penjara. "Kita telah mengatakan kepada mereka (Burma) secara langsung bahwa pelaksanaan proses (Pemilu) harus terbuka terhadap semua kelompok masyarakat ...termasuk Aung San Suu Kyi," ujar Hassan Wirayuda.

Pernyataan Wirayuda ini dibuat di hari kedua pertemuan regional para menteri luar negeri ASEAN di Phuket, Thiland, yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Burma Nyan Win. Pertemuan regional ini, juga akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton yang tengah mempunyai perhatian besar terhadap situasi politik Burma.

Sejauh ini, pernyataan Hassan Wirayuda ini merupakan pernyataan paling keras, jelas, dan dengan nada penuh tekanan, dari pernyataan-pernyataan yang ia buat sebelumnya, menyangkut perkembangan politik di Burma. ASEAN yang memiliki kebijakan non-interference atau tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri anggotanya, biasanya berlaku kompromis dan menghindari upaya penekanan terhadap persoalan-persoalan politik dalam negeri anggotanya.

Indonesia juga menekan Burma untuk lebih menghargai hak-hak asasi manusia di negara yang telah 47 tahun dipimpin oleh junta militer itu, dimana saat ini diperkirakan ada sekitar 2000 tahanan politik memenuhi penjara-penjara Burma. Indonesia tengah mempertimbangkan dan mengusulkan ke Burma untuk mempelajari dan menggunakan pengalaman negara-negara ASEAN dalam transisi demokrasi dari pemerintahan diktator militer menuju demokrasi, dan menekan Burma untuk mengurangi pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Pemerintah Burma saat ini tengah dalam tekanan internasional untuk segera memebebaskan Aung San Suu Kyi yang telah 20 tahun dalam status tahanan politik, dan kini pemimpin partai oposisi National League Democratic (NLD) yang juga penerima hadiah nobel perdamaian itu, dalam ancaman tambahan penjara 5 tahun lagi, akibat insiden masuknya seorang warga Amerika Serikat kedalam tahanan rumahnya tanpa izin. Peristiwa yang diduga didalangi oleh pihak junta militer sendiri.

Sekretaris Jendral ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan kepada para wartawan hari Senin (20/7), sepanjang masalah politik di Burma belum terselesaikan, ASEAN akan terus memiliki beban untuk menerangkan kepada dunia tentang masalah ini. Pitsuwan mengatakan negara-negara ASEAN telah berusaha untuk meyakinkan jendral-jendral Burma bahwa sekarang ini waktunya lebih bersikap terbuka, seiring dengan sikap politik pemerintah Amerika Serikat, yang tengah memperbarui sikap politiknya yang lebih terbuka dan menaruh perhatian tinggi terhadap kawasan Asia. "Saya rasa ini merupakan kesempatan baik dan (kesempatan) itu akan diambil ASEAN untuk Burma untuk lebih bersifat terbuka. Ini sebuah kesempatan," ujar Surin," dan saya rasa kita telah mampu menunjukkan kepada mereka (Burma) bahwa kini waktu yang tepat untuk mengakomodasi permintaan internasional, harapan internasional, dan ASEAN akan membantunya."

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton tiba di Thailand Selasa (21/7) untuk turut menghadiri pertemuan regional menteri luar negeri ASEAN ini. Dia mengharapkan untuk bisa mendiskusikan lebih jauh tentang masalah di Burma dan Korea Utara, termasuk soal terorisme juga menjadi agenda dalam pertemuan ini.

Isu Burma menjadi dominasi pembicaraan dalam pertemuan ini. Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya mengatakan penyelesaian masalah politik di Burma merupakan kunci masa depan ASEAN.

VOA l WAHYUANA