Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tjiptardjo Bakal Banting Tulang Penuhi Target Pajak

image-gnews
TEMPO/Adri Irianto
TEMPO/Adri Irianto
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Mochamad Tjiptardjo akan fokus kepada upaya mendongkrak penerimaan pajak tahun ini pada awal masa jabatannya menggantikan Darmin Nasution yang kini menduduki kursi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.

Tjiptardjo Dia optimistis bisa memenuhi target, meski hingga semester pertama Direktorat Jenderal Pajak baru mampu memenuhi 43,07 persen dari yang ditargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009. Tjiptardjo, yang baru dilantik Selasa ini menegaskan, dirinya bersama seluruh aparat pajak akan bekerja habis-habisan untuk mengamankan target penerimaan.

”Banyak (caranya), ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi menambah jumlah wajib pajak dalam jangka panjang dan intensifikasi wajib pajak,” katanya usai pelantikan di kantor Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (28/7).

Menurut dia, salah satu bagian dari upaya intensifikasi adalah memburu para pengemplang pajak. ”Kalau ada datanya kami buru,” ucap Tjiptardjo yang sebelumnya menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelumnya, penerimaan pajak pemerintah selama enam bulan pertama tahun ini dilaporkan melorot seperti yang diperkirakan pemerintah sebagai dampak perlambatan ekonomi global.

Pada siaran pers 20 Juli lalu, Direktorat Jenderal Pajak memaparkan penerimaan pajak semester pertama 2009 mencapai Rp 253,181 triliun atau turun 2,83 persen dari penerimaan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 260,556 triliun. Penerimaan itu hanya 43,07 persen dari yang ditargetkan pemerintah tahun ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah sebelumnya juga telah memperkirakan penerimaan pajak tahun ini akan meleset dan hanya memenuhi 98,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 versi dokumen stimulus Rp 587,8 triliun. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2009 pemerintah hanya menargetkan penerimaan pajak tahun ini Rp 577,6 triliun.

Tjiptardjo mengakui penerimaan semester pertama masih jauh di bawah target penerimaan tahun ini. Bahkan, penerimaan itu pun juga masih kurang satu persen dari target semesteran 44 persen. Tapi dia berjanji akan melanjutkan upaya mendongkrak penerimaan pajak. ”Kan, masih ada lima bulan lagi,” ujar pria kelahiran Tegal, 25 April 1951 ini.

Dia memastikan akan konsisten dengan kebijakan yang dirancang oleh Darmin Nasution, termasuk soal penyidikan sebagai bagian dari pengawasan dan penegakan hukum. ”Jadi ini seperti penggantian pilot saja. Pilotnya ganti, pesawatnya itu juga, dari Medan ke Jakarta,” kata pria yang memulai kariernya di Departemen Keuangan pada 1977, itu.

AGOENG WIJAYA | RIEKA RAHADIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

25 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

28 hari lalu

Petugas Pos Indonesia menunjukkan lembaran materai Rp10.000 yang dijual di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan materai tempel baru Rp10.000 yang sudah dapat dibeli oleh masyarakat di kantor pos seluruh Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara


Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

36 hari lalu

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo, pidana penjara badan selama 14 tahun, membayar uang denda Rp.500 miliar subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.10.079.095.519 subsider 3 tahun kurungan. TEMPO/Imam Sukamto'
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.


DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.


2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

Petugas Bea Cukai memberikan keterangan kepada media terkait permasalahan impor KTP dan NPWP dari Kamboja di Kantor Bea Cukai Jakarta, 10 Febuari 2017. kartu-kartu ini diduga akan digunakan untuk kejahatan perbankan. Tempo/Dian Triyuli Handoko
2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP


Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.


Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Warga menunggu antrean di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022. Pemerintah menunjukkan dukungannya dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memperpanjang periode pemberian insentif pajak hingga akhir tahun 2022. Tempo/Tony Hartawan
Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.


DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengadakan media gathering mengenai persiapan peluncuran core tax system di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso
DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.


DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

Ilustrasi rumah. Foto: Unsplash.com/Scott Webb
DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.


NIK Jadi NPWP, Begini Cara Mengintegrasikan NIK-NPWP Menjadi Satu

9 Agustus 2023

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
NIK Jadi NPWP, Begini Cara Mengintegrasikan NIK-NPWP Menjadi Satu

NIK jadi NPWP mulai berlaku, Begini cara mengintegrasikan NIK dan NPWP, ikuti tahapannya.