foto

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, usai Rapat Paripurna Luar Biasa penyampaikan pengantar/keterangan pemerintah atas RAPBN 2010 beserta nota keuangannya, di DPR Jakarta (3/8). Foto: TEMPO/Imam Sukamto

Presiden Tak Singgung Soal Kelanjutan Program Bantuan Lansung Tunai

TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyinggung soal kelanjutan program Bantuan Langsung Tunai dalam pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/8) siang ini. Dalam rincian prioritas belanja RAPBN 2010 disebutkan soal beberapa program kesejahteraan rakyat seperti PNPM, BOS, Jamkesmas, PKH dan beras bersubsidi. Namun tidak disebut-sebut soal belanja untuk BLT.

Presiden Yudhoyono mengatakan dalam RAPBN 2010 pemerintah merencanakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 699,7 triliun. Anggaran ini sesuai dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010. “Dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah, saya yakin belanja dapat kita manfaatkan secara optimal,” kata Presiden Yudhoyono, Senin (3/8).

Presiden mengatakan prioritas belanja akan makin dipertajam. Prioritas pertama pemerintah adalah akan memperbaiki kesejahteraan aparatur negara dan pensiunannya. Prioritas kedua akan melanjutkan seluruh program kesejahteraan rakyat seperti PNPM, BOS, Jamkesmas, PKH dan beras bersubsidi yang tadinya disebut raskin.

Prioritas ketiga melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi, pertanian, energi dan proyek padat karya. Keempat, mendorong revitalisasi industri dan pemulihan dunia usaha. Kelima, meneruskan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik. Keenam meningkatkan anggaran operasional, pemeliharaan dan pengadaan alutsista TNI. Ketujuh, mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari anggaran belanja negara dan terakhir, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim.

Presiden mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 37 triliun dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam RAPBN 2010 untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 sampai 13,5 persen. Anggaran ini digunakan untuk program pemeliharaan kesejahteraan rakyat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Sementara untuk meningkatkan kualitas SDM dialokasikan anggaran sebesar Rp 51,2 triliun.

NININ DAMAYANTI