TEMPO Interaktif, Bantul - Untuk menangani pasien yang terjangkit virus influensa A H1N1 (flu babi) dan virus H5N1 (flu burung) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul DI Yogyakarta membangun gedung khusus. Gedung tersebut khusus untuk isolasi pasien yang diduga terinveksi kedua virus tersebut.
"Rumah Sakit Panembahan Senopati merupakan rumah sakit rujukan kedua setelah RS Sardjito, maka kami harus melengkapi sarana dan prasarana ruang isolasi," kata I Wayan Sudana, Direktur RSUD Panembahan Senopati, Rabu (5/7).
Untuk tahap awal pembangunan gedung tersebut diperlukan dana sebesar Rp 500 juta yang diambilkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan 2009. Gedung isolasi akan dibuat dua ruangan isolasi bagi pasien suspect flu babi maupun flu burung. Namun pada tahap berikutnya akan ditambah lagi ruangan isolasi menjadi 10 ruangan dan bisa menampung lebih dari 20 pasien.
"Pembangunan segera dilakukan setelah hari ini (Rabu, 5 Agustus) anggaran disahkan, karena kebutuhan sudah sangat mendesak," kata dia.
Selama belum mepunyai gedung khusus, saat ini rumah sakit tersebut telah menyiapkan ruangan isolasi bagi pasien terduga terjangkit flu babi/flu burung di bekas ruang Intesive Care Unit untuk enam pasien.
Sementara itu di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Sardjito masih merawat dua pasien terduga flu babi. Sedangkan pasien yang memasakan diri dan memaksa pihak rumah sakit untuk keluar sebelum dinyatakan positif atau negatif dan belum sembuh harus menandatangani surat pernyataan. Kasus tersebut terjadi pada seorang pasien asal Cekoslowakia yang memaksa keluar rumah sakit menuju Bali.
"Kami menyayangkan, meskipun menandatangani surat pernyataan namun jika ia positif mengdap flu babi kan bisa menular ke orang lain, biar pihak bandara di Bali yang bertindak," kata Trisno Heru Nugroho, humas RSUP dr Sardjito.
Saat ini pihak RSUP dr Sardjito telah melakukan uji laboratorium sendiri terhadap sampel liur pasien terduga flu babi. Namun untuk memberi pernyataan positif atau negatif masih dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI.
"Itu hanya untuk koordinasi terpusat saja, karena pernyataan harus dari Departemen Kesehatan," kata dia.
MUH SYAIFULLAH
