Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK: Testimoni Tidak Bisa Jadi Alat Bukti

image-gnews
Wakil ketua KPK, Candra M Hamzah saat memberikan keterangan Pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (6/8). Pimpinan KPK membantah semua pernyataan dalam testimoni Antasari dan mengatakan bahwa semuanya itu fitnah dan bohong. TEMPO/DInul Mubarok
Wakil ketua KPK, Candra M Hamzah saat memberikan keterangan Pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (6/8). Pimpinan KPK membantah semua pernyataan dalam testimoni Antasari dan mengatakan bahwa semuanya itu fitnah dan bohong. TEMPO/DInul Mubarok
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan testimoni Antasari Azhar tidak dapat dijadikan dasar dugaan suap terhadap dua petinggi KPK. "Sebab testimoni tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain atau disebut dengan testimonium de auditu," ujar Wakil Ketua KPK Muhammad Jasin dalam konferensi pers di Auditorium KPK, Kamis (6/8).

Salinan pengakuan Antasari ditulis tangan di atas empat lembar kertas. Dalam testimoni itu Antasari mengaku telah bertemu dengan Direktur PT Masaro Anggoro Wijaya di Singapura. Dalam pertemuan yang direkam oleh Antasari itu, Anggoro bercerita bahwa ia telah memberikan uang sebesar Rp 6 miliar kepada dua pejabat KPK.

Jasin mengatakan, sesuai Pasal 185 KUHAP kesaksian "katanya" tidak dapat dijadikan barang bukti. "Rekaman tersebut hanya merupakan keterangan Anggoro. Siapa yang bisa jamin itu benar?" kata Jasin.

Tiga pimpinan KPK hadir untuk memberikan klarifikasi terhadap tuduhan suap tersebut. Mereka adalah Muhammad Jasin, Chandra Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto. Haryono Umar tidak hadir karena tengah bertugas ke luar negeri. Konferensi pers itu berlangsung serius namun diselingi guyonan antara para pimpinan dengan wartawan.

Jasin menjabarkan tiga kemungkinan maksud pemberian uang kepada KPK itu. Pertama, penyuap berharap KPK mengembalikan barang bukti yang telah disita dari PT Masaro. "Faktanya KPK tidak pernah mengembalikan satu pun barang bukti yang telah disita," kata Jasin.

Kedua, adanya pencabutan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Anggoro dan kawan-kawannya. Atas dugaan ini, Jasin menyatakan Antasari telah melaporkan surat pencabutan cekal Anggoro Wijaya oleh KPK. "Surat cabut cekal Anggoro di polisi yang dilaporkan oleh Antasari itu palsu," kata Jasin.

Menurut Jasin, Anggoro dicekal sejak 22 Agustus 2008 dan masih berlaku hingga saat ini. Chandra Hamzah kemudian menunjukkan surat pencekalan palsu tersebut dan membandingkannya dengan yang asli.

Surat yang palsu tidak merinci dasar pencekalan Anggoro. Surat itu juga memuat tanda tangan atas nama Chandra Hamzah yang berbeda dengan tanda tangan Chandra. "Tak perlu jadi ahli pun Anda sudah bisa lihat bedanya," ujar Chandra. KPK telah melaporkan surat cekal palsu ini kepada polisi untuk ditindaklanjuti.

Ketiga, suap diberikan dengan tujuan menghentikan penyidikan kasus Masaro. "Penanganan kasus Masaro oleh KPK masih berlangsung hingga saat ini," kata Chandra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPK tengah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menghitung kerugian negara akibat kasus ini di 14 provinsi. Pencarian Anggoro juga masih dilakukan bekerja sama dengan polisi dan interpol.

Bibit mengatakan percakapan Antasari-Anggoro berlangsung pada Oktober 2008, sedangkan Antasari baru ditangkap pada Mei 2009. Ada waktu enam bulan untuk membahas soal tersebut bersama pimpinan lain, namun tidak dilakukan oleh Antasari. "Ini masalah kejujuran," kata Bibit.

Selama itu, pimpinan lain tidak mengetahui adanya rekaman maupun pertemuan tersebut. "Dia komandan di KPK, seharusnya bertanggung jawab. Gantung saja kita semua kalau suap itu benar," kata Bibit.

Bibit mempersilakan polisi untuk memproses perkara ini, namun harus melalui prosedur penyidikan dan penyelidikan.

Pagi tadi KPK juga telah mengadakan pertemuan dengan Kapolri untuk membicarakan masalah ini. "Kami welcome saja, sepanjang polisi memperhatikan kerawanan," kata dia.

Dia berharap agar penetapan pimpinan sebagai tersangka hanya jika disertai dengan alat bukti yang kuat.

FAMEGA SYAVIRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hakim Perintahkan Rumah Rafael Alun Dikembalikan, KPK Ajukan Kasasi

14 jam lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
Hakim Perintahkan Rumah Rafael Alun Dikembalikan, KPK Ajukan Kasasi

Jaksa KPK resmi mengajukan kasasi atas putusan pengadilan soal penyitaan salah satu aset milik Rafael Alun Trisambodo


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

16 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


Setelah Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Kini Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU Puluhan Miliar Rupiah

22 jam lalu

Tersangka Bupati Kepulauan Meranti (nonaktif), Muhammad Adil, menjalani pemeriksaan lanjutan, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023. Muhammad Adil diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 s/d 2023, serta tindak pidana korupsi penerimaan fee jasa travel umrah dan dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. TEMPO/Imam Sukamto
Setelah Jadi Tersangka 3 Kasus Korupsi, Bupati Kepulauan Meranti Kini Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU Puluhan Miliar Rupiah

KPK kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang.


KPK Setor Rp 5,7 Miliar ke Kas Negara, Uang Pengganti dari Bekas Bupati Buru Selatan

22 jam lalu

Mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022. KPK menduga Tagop menerima fee Rp10 miliar dalam kasus tersebut. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
KPK Setor Rp 5,7 Miliar ke Kas Negara, Uang Pengganti dari Bekas Bupati Buru Selatan

Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa dihukum enam tahun penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi.


KPK Keluarkan Surat Imbauan Soal Gratifikasi, Permintaan THR dan Fasilitas Dinas Saat Lebaran

2 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Keluarkan Surat Imbauan Soal Gratifikasi, Permintaan THR dan Fasilitas Dinas Saat Lebaran

KPK meminta para penyelenggara negara dan PNS untuk menolak gratifikasi dan tidak meminta THR pada hari raya Idul Fitri.


Bacakan Pleidoi Suap Perkara KSP Intidana di MA, Hasbi Hasan Klaim Diintimidasi Penyidik KPK

8 hari lalu

Terdakwa Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa Hasbi Hasan, pidana penjara badan selama 13 tahun dan 8 bulan, pidana denda Rp.1 miliar subsider pidana kurungan 6 bulan serta pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.3,88 miliar subsider 3 tahun penjara, dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Bacakan Pleidoi Suap Perkara KSP Intidana di MA, Hasbi Hasan Klaim Diintimidasi Penyidik KPK

Menurut JPU, Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen Wika Dadan Tri Yudianto menerima suap senilai Rp11,2 miliar untuk pengurusan perkara di MA.


Perkara Suap Lukas Enembe, Gerius One Yoman Terima Vonis Majelis Hakim Setelah Konsolidasi dengan Istri

9 hari lalu

Terdakwa Kepala Dinas PUPR dan pejabat pembuat komitmen Pemprov Papua, Gerius One Yoman, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Gerius One Yoman, pidana penjara badan selama 7 tahun, denda Rp.350 juta subsider 4 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.4.595.507.228 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, yang melibatkan almarhum mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto
Perkara Suap Lukas Enembe, Gerius One Yoman Terima Vonis Majelis Hakim Setelah Konsolidasi dengan Istri

Gratifikasi yang diterima Gerius One Yoman adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas serta apartemen.


Dilaporkan JATAM ke KPK Soal Dugaan Korupsi Izin Tambang, Bahlil: Saya Enggak Tahu ya

10 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika ditemui di sela acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Kawasan Senayan Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Dilaporkan JATAM ke KPK Soal Dugaan Korupsi Izin Tambang, Bahlil: Saya Enggak Tahu ya

JATAM menduga ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Bahlil, termasuk delik gratifikasi, hingga suap-menyuap.


Nota Pembelaan Andhi Pramono, Penasihat Hukum Ajukan 6 Permohonan

13 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 22 November 2023. Tim Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Andhi Pramono, menerima gratifikasi sebesar Rp50,2 miliar, dan 264.500 dolar AS, serta 409.000 dolar Singapura sejak 2012 hingga 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Nota Pembelaan Andhi Pramono, Penasihat Hukum Ajukan 6 Permohonan

JPU KPK menuntut bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono dihukum 10 tahun dan tiga bulan penjara.


Sidang Putusan Andhi Pramono Digelar pada 1 April Mendatang

13 hari lalu

Andhi Pramono. Foto: Bea Cukai Makassar
Sidang Putusan Andhi Pramono Digelar pada 1 April Mendatang

Vonis terhadap terdakwa bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono akan dibacakan pada Senin, 1 April mendatang