Warga di Perbatasan RI-Papua Nugini Pilih Lepas Kalau Tidak Ada Pembangunan


TEMPO Interaktif, Jayapura - Jika pemerintah kurang memperhatikan pembangunan di kawasan perbatasan RI-Papua Nugini di Provinsi Papua, maka masyarakat yang berada di lokasi itu cenderung ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini dikatakan salah satu tokoh masyarakat dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Arso-Keerom, Kasim Girbes saat dirinya menyampaikan aspirasi di acara kunjungan kerja Tim Pansus Ambalat dan Kawasan Perbatasan DPD RI, di Aula Kantor Bupati Keerom, Jumat (7/8).

Menurut Kasim, mimpi lepas dari NKRI itu akan benar-benar terwujud jika pemerintah pusat masih saja melakukan pembangunan dan penganggaran secara sentralistik atau hanya berpusat di Jakarta atau pulau Jawa. “Sebab dari sejarahnya, daerah Keerom sebelum jadi kabupaten adalah daerah merah atau basis salah satu kelonpok bersenjata tentara pembebasan nasional organisasi Papua merdeka (TPN-OPM). Kami sarankan, pemerintah harus membangun masyarakat di wilayah perbatasan di Provinsi Papua. Ini harus disampaikan ke presiden,” terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Adat Keerom, Pubertus Wamre, mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan pos dana khusus ke pemerintah daerah membangun wilayah perbatasan, terlepas dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). “Kami harap usulan ini dapat diperhatikan pemerintah pusat, sehingga hak kami untuk mendapatkan pembangunan bisa terpenuhi,” terangnya.

Sementara dari sisi keamanan, Kapolres Keerom, AKBP Alosius Kowenip mengusulkan ke para anggota DPD RI yang datang ke daerah perbatasan RI-Papua Nugini di Keerom, agar Satgas Pengamanan Perbatasan yang bertugas di perbatasan di Papua, tak boleh didatangkan dari luar daerah Papua. Alasannya, nanti bisa stress dan menimbulkan masalah. “Aparat keamanan disini tentu lebih paham masalah disini. Bagi mereka yang tugas difasilitasi dan diberikan rumah, agar menjalankan tugasnya dengan baik. Jika sejahtera, mereka tak cari uang di luar,” paparnya.

Ketua Tim Pansus Ambalat dan Kawasan Perbatasan DPD RI, Idris mengatakan, pihaknya memiliki pandangan yang sama jika pemerintah pusat sementara ini masih membangun secara sentralistik. “Ketidakadilan itu yang menyebabkan keinginan lepas dari NKRI. Padahal jika ada pemerataan, tentu saja suara-suara seperti itu pasti tak akan pernah ada. Jika saja Jakarta lebih adil, sebenarnya keinginan memberontak tidak ada. Hanya saja, harus ada keadilan. Kami akan sampaikan aspirasi ini ke presiden, agar ada perhatian. Sehingga kawasan perbatasan bisa benar-benar dibangun,” teragnya.

Sekadar diketahui, kedatangan Tim Pansus Ambalat dan Kawasan Perbatasan DPD RI ke Keerom diterima secara resmi Bupati Keerom Celcius Watae yang didampingi wakilnya bersama jajaran pemarintah daerah Kabupaten Keerom. Acara kunjungan ini berakhir, setelah tim pansus didampingi bersama jajaran pemerintah di kabupaten yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan di Skouw.

 

CUNDING LEVI

Komentar (3)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Walaupun saya jauh berada tapi hati dan nurani saya ada untuk Rakyat Irian Jaya. Hak anda sebagai manusia untuk hidup normal dan merdeka adl tantangan ke depan. Berpisah dgn R.I bukanlah jawaban yang terbaik tapi merupakan keputusan final yang harus kita terima.Irian Jaya adl daerah yang sangat indah dimata saya. Alamnya yang subur, keramah - tamahan warganya serta selalu gotong-royongnya. Memang sangat Indah sekali tapi PANCASILA belum menyentuh hati para pemimpin kita......TUHAN tolonglah saudara2ku ini untuk mencicipi sepotong harapan untuk melihat indahnya kemajuan bangsa kita REPUBLIK INDONESIA.
0
0
Pemerintah akan MENYESAL sekali apabila mereka benar2 MEMISAHKAN DIRI DARI NKRI,berapa puluh Tahun Mereka harus menderita dan mengharapkan Pemerintah membangun daerah mereka,SABAR JUGA TENTUNYA ADA BATASNYA.Gembar-Gembor soal keutuhan NKRI,soal Pulau2 Terluar harus dijaga tapi YANG SUDAH ADA DILNGKUNGAN NKRI malah diterlantarkan menderita.Saya bisa mengerti keinginan mereka kalau Pemerintah tidak ada perhatian buat mereka,jngan seperti pepatah \"Mengharap hujan dilangit air ditempayan dibuang\"
0
0
Harga yang sangat MAHAL, yang harus siap kita bayar jikalau para pemimpin R.I gagal mewujudkan cita2 dari PANCASILA ! Wahai pemimpin dalam negeri DENGARLAH kata hati mereka yang sangat pedih2 sekali, mereka ingin masyarakat mereka maju, pintar dan terayomi. Dari mereka lahir sudah menderita,mereka tanpa baju, tanpa makanan, tanpa ada jalan setapak. Saya sedih sambil meneteskan air mata dlm menuliskan kepedihan ini !
Wajib Baca!
X